KEBIJAKAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Mei 23, 2009 at 7:26 am (Bahan Ajar WI)

KEBIJAKAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola ataupun yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang diatur dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah ini telah beberpa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keppres No 80 Tahun 2003.

B. Deskripsi Singkat
Mata Diklat Ini Membahas Konsep Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Kebijakan Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa, Pengaturan Dan Perubahan-Perubahannya.
C. Manfaat Modul Bagi Peserta
Sesuai dengan sifatnya yang membahas materi secara konseptual, prosedural dan operasional yang bermanfaat bagi peserta dan fasilitator, modul ini dapat menjadi landasan bagi peserta untuk memahami seluk beluk Keppres No 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

D. Tujuan Pembelajaran
1. Kompetensi Dasar
Setelah Mengikuti Pembelajaran Diharapkan Peserta Mampu Menjelaskan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

2. Indikator Keberhasilan
Setelah Mengikuti Mata Diklat, Peserta Mampu:
1. Menjelaskan Tentang Konsep Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
2. Menguraikan Kebijakan Umum
3. Menerangkan Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa
4. Menjelaskan Pengaturan Dan Perubahan-Perubahannya

E. Materi Pokok Dan Sub Materi Pokok
1. Materi Pokok
1. Konsep Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Kebijakan Umum Pengadaan Barang dan Jasa
3. Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa
4. Pengaturan Dan Perubahan-Perubahannya
2. Sub Materi Pokok
a. Etika pengadaan barang dan jasa pemerintah.
b. Prinsip dasar pengadaan barang dan jasa pemerintah.
c. Latar belakang penyusunan Keppres No. 80 tahun 2003
b. Kebijakan umum pengadaan barang/jasa pemerintah
c. Ruang lingkup berlakunya keppres no. 80 tahun 2003.
d. Kerangka kerja pengadaan barang dan jasa.
e. Pokok-pokok gagasan dalam keppres No 80 tahun 2003
f. Pengertian aspek hukum pengadaan barang dan jasa.
g. Bidang hukum administrasi negara/hukum tata usaha negara.
h. Bidang hukum perdata
i. Aspek hukum pidana
j. Perubahan sistematika pengaturan.
k. Perubahan peristilahaan.
l. Kedudukan universitas, yayasan, lembaga ilmiah pemerintah.
m. Perubahan dan penambahan pengaturan.
n. kedudukan dan perlakuan badan usaha.
o. Penggolongan penyedia barang/jasa nasional.
p. Kriteria usaha kecil.
q. Perbandingan metoda pengadaan.
r. Penyederhanaan prosedur.

F. Petunjuk Belajar
Sebagai ciri pembelajaran orang dewasa Anda diharapkan mampu mengelola proses belajar Anda sendiri, serta memantaunya dengan baik. Secara khusus, perhatikan saran belajar berikut ini :
1. Selama sesi pembelajaran peserta diklat diharapkan mampu secara aktif mengikuti proses belajar dengan cara curah pendapat, diskusi serta latihan.
2. Kaji Keppres No 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan-perubahannya.
3. Buat tim diskusi agar Anda dapat berlatih dengan teman sejawat.
4. Selain modul ini sangat disarankan Anda mempelajari modul dan materi lain yang berkaitan dengan Kebijakan Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (berdasarkan Keppres No 80 tahun 2003)

BAB II
KONSEP PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

indikator keberhasilan : setelah mempelajari Bab ini peserta diklat diharapkan dapat menjelaskan tentang konsep pengadaan barang/ jasa pemerintah

A. Maksud dan Tujuan Keppres No. 80 Tahun 2003
A.1. Maksud Penyusunan Keppres No. 80 Tahun 2003
Maksud umum adalah merubah pola pikir dari yang sebelumnya persaingan menjadi pemberdayaan, sekaligus dalam rangka memacu proses pengadaan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan menjamin persaingan yang luas dan sehat. Selain itu maksud pengaturan ini didasarkan atas keadaan bahwa :
1. Besarnya pembelanjaan uang APBN/APBD yang dibelanjakan/ dikeluarkan melalui proses pengadaan barang/jasa.
2. Agara adanya kejelasan pengaturan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah untuk tercapainya efisiensi.
3. Kebijakan dalam menghadapi tantangan ke depan
– Liberalisasi perdagangan
– Government Procurement Aggreement dalam Panel WTO
A.2. Tujuan Penyusunan Keppres No. 80 Tahun 2003
Secara umum, memperoleh barang atau jasa dengan harga yang dapat dipertanggung jawabkan, jumlah dan mutu sesuai, tepat waktu.
1. Mengurangi ekonomi biaya tinggi dan untuk meningkatkan efisiensi.
2. Meningkatkan persaingan usaha yang sehat.
3. Penyederhanaan prosedur.
4. Mempercepat proses pengadaan barang/jasa
5. Mengurangi kemungkinan KKN
6. Melindungi dan memperluas peluang usaha kecil/koperasi kecil.
7. Mendorong penggunaan produksi/jasa dalam negeri.
8. Meningkatkan profesionalisme SDM pelaksana dan pengelola proyek.
9. Pembentukan Lembaga Pengembangan Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LPKPP) sebagai lembaga yang bertugas :
– Penyusunan kebijakan pengadaan
– Monitoring dan Evaluasi
– Pengembangan SDM
Konsep Pengadaan Barang/Jasa
Reform Pengadaan Barang/Jasa

Background

Problem

Faktor

Lingkungan Strategis
Kebijakan pengadaan Secara umum, memperoleh barang atau jasa dengan harga yang dapat dipertanggung jawabkan, jumlah dan mutu sesuai, tepat waktu.

Mengapa pengadaan barang/jasa di sektor publik perlu di “reform”?

• Volume yang sangat besar
• Peran belanja negara bagi perekonomian sangat significant
• Inefisiensi, bagaimana belanja yang efisien
• Lemahnya daya saing nasional, bagaimana memaksimalkan peran belanja pemerintah bagi pertumbuhan perekonomian, khususnya mendorong daya saing;
• Pendekatan yang protektif.

• Legal framework :Kurang memadainya peraturan perundangan
• Human resource :Kapasitas terbatas
• Institutional :Belum adanya institusi yang khusus

Demokratisasi
Otonomi daerah
Liberalisasi perdagangan

B. Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Yang dimaksud dengan Konsep pengadaan barang dan jasa dalam Bahan Ajar ini adalah Konsep terkandung didalamnya yaitu hakekat, filosofi, etika dan norma pengadaan barang dan jasa. Sedangkan yang dimaksud dengan kebijaksanaan umum pengadaan barang dan jasa adalah kebijaksanaan Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan peningkatan produksi dalam negeri serta memberdayakan usaha kecil dan menengah.

Pengadaan barang dan jasa pada hakekatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapat atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkan dengan menggunakan metoda dan proses tertentu untuk dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Agar hakekat atau esensi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan kepada filosofi pengadaan barang dan jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metoda dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku.

Berdasarkan uraian dan pengertian tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa filosofi pengadaan barang dan jasa adalah upaya untuk mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan yang dilakukan atas dasar pemikiran yang logis dan sistimatis (the system of thought), mengikuti norma dan etika yang berlaku, berdasarkan metoda dan proses pengadaan yang baku. Pengadaan barang dan jasa pada dasarnya melibatkan dua pihak yaitu pihak pengguna dan pihak penyedia yang mempunyai kehendak atau kepentingan berbeda bahkan dapat dikatakan bertentangan. Pihak pengguna menghendaki memperoleh barang dan jasa dengan harga semurah-murahnya, sedang pihak penyedia ingin mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya. Dua kehendak atau keinginan yang bertentangan tersebut akan sulit dipertemukan kalau tidak ada saling pengertian dan kemauan untuk mencapai kesepakatan. Untuk itu perlu adanya etika dan norma yang disepakati dan dipatuhi bersama.

Sehingga etika dalam pengadaan barang dan jasa adalah perilaku yang baik dari semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan. Yang dimaksud perilaku yang baik adalah perilaku untuk saling menghormati terhadap tugas dan fungsi masing-masing pihak, bertindak secara profesional, dan tidak saling mempengaruhi untuk maksud tercela atau untuk kepentingan/keuntungan pribadi dan atau kelompok dengan merugikan pihak lain. Perbuatan yang tidak patut dilakukan dan sangat bertentangan dengan etika pengadaan adalah apabila salah satu pihak atau secara bersama-sama melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Pengadaan barang dan jasa dapat menjadi titik rawan terjadinya praktek KKN, oleh karena itu perlu adanya upaya untuk meningkatkan mutu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Upaya tersebut diantaranya dapat dilakukan melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadaan, meningkatkan profesionalisme para pelaku pengadaan, meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum.

Agar tujuan pengadaan barang dan jasa dapat tercapai dengan baik, maka semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan harus mengikuti Etika Pengadaan yaitu :
a. Melaksanakan tugas secara tertib, tanggung jawab, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa
b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa
c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat
d. Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan para pihak
e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflik of interest)
f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa
g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara
h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa

Sebagaimana norma lain yang berlaku, norma pengadaan barang dan jasa terdiri dari norma yang tidak tertulis dan norma yang tertulis. Norma yang tidak tertulis pada umumnya adalah norma yang bersifat ideal, sedangkan yang tertulis pada umumnya adalah norma yang bersifat operasional. Norma ideal pengadaan barang dan jasa antara lain yang tersirat dalam bentuk profesionalisme dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Sedangkan norma pengadaan barang dan jasa yang sifatnya operasional pada umumnya telah dirumuskan dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu berupa undang-undang, peraturan, pedoman, petunjuk dan bentuk produk hukum lainnya.

C. Prinsip Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yang dipraktekkan secara internasional yaitu prinsip efisiensi, efektifitas, persaingan sehat, keterbukaan, transparansi, tidak diskriminasi, dan akuntabilitas.
a. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
b. Efektif berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
c. Terbuka dan Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
d. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
e. Adil/ Tidak Diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.
f. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa

D. Rangkuman
Pemberlakuan Keppres No 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus dilaksanakan sesuai maksud dan tujuan dari terbitnya Keppres no 80 tahun 2003 dan harus pula dilaksanakan sesuai dengan etika pengadaan yang berlaku

Agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dari APBN dan APBD dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip terbuka, sehat, transparan, terbuka dan perlakuan adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.

E. Latihan
1. Sebut dan Jelaskan etika pengadaan barang/jasa pemerintah menurut Keppres No 80 tahun 2003 ?
2. Sebut dan jelaskan apa yang dimaksud dengan prinsip dasar pengadaan menurut Keppres No 80 tahun 2003 ?
3. Apa yang menjadi latar belakang lahirnya Keppres No 80 tahun 2003 ?

BAB III
KEBIJAKAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Indikator keberhasilan : setelah mengikuti pembelajaran Bab ini peserta diklat diharapkan dapat menjelaskan kebijakan umum pengadaan barang/jasa pemerintah

A. Kebijakan Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional. Sasarannya adalah memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeri Dalam Rangka :
a. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional yang sasarannya adalah memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing barang/jasa produksi dalam negeri pada perdagangan internasional.
b. Meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa
c. Menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengembilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa
d. Meningkatkan profesionalisme, kemandirian dan tanggung jawab pengguna barang/jasa, panitia/pejabat pengadaan dan penyedia barang/jasa
e. Meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan
f. Menumbuhkembangkan peran serta usaha nasional
g. Mengharuskan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
h. Mengharuskan pengumuman secara terbuka mengenai rencana pengadaan barang/jasa kecuali pengadaan yang bersifat rahasia pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas

B. Ruang Lingkup Berlakunya Keppres No. 80 Tahun 2003
1. Pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD
2. Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dari PHLN yang sesuai atau tidak bertentangan dengan pedoman dan ketentuan dari pemberi pinjaman/hibah bersangkutan (donor guidelines)
3. Pengadaan barang/jasa untuk investasi dilingkungan BI, BHMN, BUMN, dan BUMD yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD

C. Kerangka Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Kerangka kerja pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan keppres No 80 Tahun 2003 dapat dilihat pada skema dibawah ini :

D. Pokok-Pokok Gagasan Dalam Keppres 80 Tahun 2003
Yang menjadi pokok gagasan dalam Keppres No 80 Tahun 2004 adalah:
1. Menyederhanakan prosedur, Prosedur menjadi lebih sederhana karena :
• Penyederhanaan persyaratan keikutsertaan dunia usaha dalam pengadaan.
• Dokumen-dokumen kualifikasi yang diserahkan diganti dengan check list dan surat pernyataan kebenaran data dokumen.
• Sertifikasi badan usaha tidak dipersyaratkan.
• Menghilangkan persyaratan-persyaratan tambahan yang biasanya diwajibkan oleh departemen/lembaga/pemerintah daerah yang bertentangan dengan Keppres.
• Pengumuman kegiatan pengadaan barang jasa melalui koran nasional dan atau propinsi yang ditunjuk
2. Mengurangi ekonomi biaya tinggi dan meningkatkan efisiensi, yaitu ketentuan persyaratan penyedia barang/jasa cukup dengan dipenuhinya persyaratan perizinan usaha sertifikat badan usaha tidak diperlukan untuk menentukan kualifikasi dan klasifikasi serta tidak menjadi persyaratan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa. Selain itu Untuk paket pekerjaan di bawah Rp. 50 milyar dan sederhana, penilaian persyaratan kualifikasi sangat disederhanakan dan digunakan sistem paska kualifikasi kepada 3 (tiga) calon pemenang yang akan diusulkan. Yang juga menjadi sistem pengadaan ini menjadi lebih efisien adalah Dokumen-dokumen dalam rangka penilaian kualifikasi diganti dengan surat pernyataan di atas meterai terhadap kebenaran informasi kualifikasi dan dilarang menambah persyaratan baru yang tidak ditetapkan dalam Keppres yang dapat mengurangi persaingan. Selain itu Untuk paket-paket proyek kecil, kepanitiaan pengadaan disederhanakan. Pengadaan dapat dilaksanakan oleh seorang pejabat pengadaan dan tidak perlu oleh panitia pengadaan
3. Mendorong persaingan usaha yang sehat, Penggolongan usaha ke dalam kelompok besar, menengah dan kecil dihilangkan. Selanjutnya hanya dikenal kelompok usaha kecil berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan paket pekerjaan sampai dengan Rp. 1 milyar, Menghilangkan pembatasan wilayah operasi badan usaha. Memberlakukan sistem pasca kualifikasi terhadap lk 90% proses pengadaan pemerintah sehingga menghilangkan barrier to entry bagi badan usaha untuk ikut serta dalam proses pengadaan. Kewajiban mengumumkan pengadaan di koran dengan sirkulasi wilayah propinsi untuk pengadaan di kabupaten/kota untuk memperluas kesempatan usaha bagi dunia usaha dan Kewajiban memberi waktu yang cukup untuk mempersiapkan keikutsertaan dalam pengadaan.
4. Mengefektifkan perlindungan dan perluasan peluang usaha kecil, dimana Paket di bawah Rp. 1 milyar yang dicadangkan untuk usaha kecil dilarang dilaksanakan oleh pengusaha menengah/besar dan Instansi pemerintah diwajibkan menyediakan paket-paket pekerjaan yang cukup banyak untuk membuka peluang usaha kecil. Serta larangan penggabungan paket-paket yang semestinya lebih efisien dilaksanakan oleh usaha kecil dan memperluas informasi peluang usaha untuk usaha kecil.
5. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, yaitu dalam rangka memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri, tetap diwajibkannya penggunaan SNI dalam spesifikasi teknis. Keikutsertaan perusahaan asing hanya untuk paket di atas Rp. 50 milyar dan diberlakukan preferensi harga untuk barang/jasa produksi dalam negeri. Pengadaan barang/jasa mengacu kepada inventarisasi produksi dalam negeri yg diatur dan disebarluaskan yg membidangi perindustrian
6. Menjamin konsistensi ketentuan-ketentuan pengadaan barang dan jasa
7. Mendorong peningkatan profesionalitas pengelola proyek dimana diwajibkan memiliki sertifikat Ahli Pengadaan Pemerintah bagi pengelola proyek dengan masa transisi 3 tahun, diperpanjang 2 tahun dan penegasan wewenang dan kewajiban pengelola proyek serta menghilangkan conflict of interest dari pengelola proyek.
8. Mengumumkan kegiatan pengadaan melalui koran nasional atau propinsi

E. Rangkuman
Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.
Ketentuan pengadaan barang/jasa yang tercantum dalam Keppres No 80 tahun 2003 beserta perubahnnya dan pengaturan perundangan lainnya yang terkait sangatlah penting untuk diketahui, dikembangkan dan idukung dalam sistem pengadaan secara luas kepada masyarakat umum/publik dalam upaya pemenuhan kebutuhan barang/jasa negara yang menuntut adanya keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta kompetisi yang sehat dalam usaha pemenuhan kebutuhan yang menetukan penggunaan anggaran dan belanja negara yang sangat strategis.

F. Latihan
1. Berikan penjelasan apa saja yang menjadi Kebijakan umum dalam pengadaan barang/jasa pemerintah menurut Keppres No 80 tahun 2003 ?
2. Apa saja yang menjadi ruang lingkup pengadaan barang/jasa menurut Keppres No 80 tahun 2003 ?
3. Bagaimanakah kerangka kerja pengadaan barang/jasa pemerintah menurut Keppres No 80 tahun 2003 ?
4. Sebutkan pokok-pokok gagaan dalam Keppres No 80 tahun 2003 ?

BAB IV
ASPEK HUKUM PENGADAAN
BARANG/JASA

Indikator keberhasilan : Setelah mengikuti pembelajaran Bab ini peserta diklat diharapkan dapat Menerangkan Aspek Hukum Pengadaan Barang/ Jasa

A. Pengertian Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa
Yang dimaksud dengan bidang hukum yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa adalah bidang hukum yang secara langsung dan tidak langsung mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Dalam pengadaan barang/jasa instansi pemerintah, terdapat 3 (tiga) bidang hukum yang secara langsung dan tidak langsung mengaturnya Bidang hukum tersebut adalah:
• Hukum Administrasi Negara (HAN)/Hukum Tata Usaha Negara, Hukum administrasi negara mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna pada proses persiapan sampai dengan proses penerbitan surat penetapan penyedia barang dan jasa.
• Hukum Perdata, Hukum perdata mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna barang dan jasa sejak penandatanganan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak pengadaan barang dan jasa.
• Hukum Pidana, Hukum pidana mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna sejak tahap persiapan pengadaan sampai dengan selesainya kontrak pengadaan barang dan jasa.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Persiapan Penetapan penyedia barang/jasa Penandatangan kontrak Berakhirnya kontrak

Bidang Hukum HAN Bidang Hukum Perdata

Bidang Hukum Pidana

B. Aspek Hukum Administrasi Negara/ Hukum Tata Usaha Negara
Hubungan hukum antara pengguna dengan penyedia barang dan jasa yang terjadi pada proses persiapan pengadaan sampai dengan proses penerbitan surat penetapan penyedia barang dan jasa instansi pemerintah merupakan hubungan hukum administrasi negara (HAN) atau tata usaha negara. Dalam proses ini, pengguna barang/jasa instansi pemerintah (Kepala kantor/satuan kerja/pimpro/pimbapro/pejabat yang disamakan dengan pimpro) bertindak sebagai pejabat negara bukan mewakili negara sebagai individu/pribadi. Semua keputusan yang dikeluarkan pada proses ini merupakan keputusan pejabat negara atau publik.

Bidang hukum yang mengatur hubungan hukum antara pejabat negara dan masyarakat adalah hukum administrasi negara atau tata usaha negara. Karena keputusan pengguna barang/ jasa instansi pemerintah merupakan keputusan pejabat negara, maka apabila ada pihak yang dirugikan (penyedia barang/jasa atau masyarakat) akibat dikeluarkannya keputusan tersebut dapat mengajukan gugatan pembatalan secara tertulis atas keputusan tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi.
C. Aspek Hukum Perdata
Hubungan hukum antara pengguna dengan penyedia yang terjadi pada proses penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa sampai dengan proses berakhirnya kontrak merupakan hubungan hukum perdata khususnya hubungan kontraktual.

Dalam proses ini pengguna barang/jasa adalah negara yang diwakili oleh pimpro/pejabat yang disamakan dengan pimpro/ panitia sebagai individu/pribadi.
D. Aspek Hukum Pidana
Hukum pidana mengatur proses pengadaan secara tidak langsung karena hukum pidana baru diterapkan kalau ada pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pihak pengguna atau pihak penyedia dalan proses pengadaan barang dan jasa.

Sifat hukum pidana adalah publik, artinya apabila terjadi perbuatan pidana, meskipun pihak yang dirugikan akibat perbuatan tersebut tidak menuntut atau melaporkan kepada negara, negara tetap berhak menghukum orang yang telah melakukan perbuatan tersebut, karena pelanggaran tersebut tidak hanya merugikan secara pribadi tetapi juga merugikan masyarakat/negara.

Apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh penyedia dan pengguna dalam proses pengadaan (proses persiapan sampai dengan pelaksanaan kontrak), maka pihak yang melanggar tersebut dapat dituntut secara pidana oleh negara di peradilan umum, misalnya :
• Pimpro/panitia melakukan tindakan KKN dalam penunjukan pemenang, dapat dituntut tindak pidana korupsi;
• Pihak penyedia memalsukan dokumen prakualifikasi, dapat dituntut tindak pidana pemalsuan.

E. Rangkuman
Pengadaan barang/jasa pemerintah dalam pelaksanaannya haruslah disusun secara teorganisir dengan uraian tugas dan fungsi yang jelas, kebijaksanaan pelaksanaan, rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja, saaran yang harus dicapai, tata laksana dan prosedur kerja secara tertulis dan disampaikan kepada atasan langsung dan unit pengawasan intern instansi yang bersangkutan.

Tetapi dalam pelaksanaannya tetap terbuka untuk dilaksanakan tidak semestinya sesuai amanat Keppres No 80 tahun 2003, sehingga pembinaan dan pengawasan tetaplah dibutuhkan. Unit pengawasan intern pada instansi pemerintah melakukan pengawasan kegiatan/proyek, menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan masalah atau penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Oleh karena itu tetaplah dibutuhkan ruang untuk penerapan Hukum Administrasi Negara (HAN), Perdata maupun Pidana sesuai dengan prosedur dan mekanismenya masing-masing.

F. Latihan
1. Berikan penjelasan aspek hukum dalam pengadaan barang/jasa sesuai Keppres No 80 tahun 2003 ?
2. Berikan penjelasan hubungan pengadaan barang/jasa dengan Hukum Administrasi Negara
3. Apa saja yang menjadi aspek hukum perdata dalam pengadaan barang/jasa pemerintah ?
4. Apa saja yang menjadi aspek hukum pidana dalam pengadaan barang/jasa pemerintah ?

BAB V
PENGATURAN DAN
PERUBAHAN-PERUBAHANNYA

Indikator keberhasilan : Setelah mengikuti pembelajaran Bab ini peserta diklat diharapkan dapat Menjelaskan Pengaturan Dan Perubahan-Perubahannya

A. Perubahan Sistematika Pengaturan
KEPPRES NO. 18/2000 KEPPRES NO. 80/2003
Sistematika pengaturannya berdasarkan pokok-pokok ketentuan yang berdiri sendiri/terpisah-pisah.
Sistematika pengaturannya berdasarkan alur proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
Tidak membedakan secara tegas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dibedakan menjadi dua yaitu :
a. Melalui penyedia barang/jasa.
b. Dengan swakelola.
Bentuk pengaturannya :
– Keputusan Presiden.
– Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Meneg. PPN/Kepala Bappenas tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah Bentuk pengaturan berupa Keputusan Presiden yang terdiri dari:
– Pengaturan dalam Batang Tubuh dan penjelasan Keppres.
– Lampiran Keppres (pengaturan lebih teknis).
Tidak secara tegas mencabut ketentuan dalam Keppres No. 16/1994 dan perubahannya termasuk Petunjuk Teknisnya sepanjang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan Keppres No. 18 Tahun 2000 Mencabut seluruh ketentuan dalam Keppres No. 16 Tahun 1994 dan perubahannya serta Keppres No. 18 Tahun 2000

Kewenangan Menteri Teknis/Kepala Daerah dalam “penyusunan pedoman pelaksanaan Keppres” tidak diatur.

Pasal 7 ayat (2) dan (3) :Ayat (2) :
Pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dari dana APBN, apabila ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri/ Pemimpin Lembaga/Panglima TNI/Kapolri/Direksi BI/ Pemimpin BHMN/Direksi BUMN harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan Keppres ini.
Ayat (3) : Peraturan Daerah/ Keputusan Kepala Daerah yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dari dana APBD harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Keppres ini.

B. Perubahan Peristilahaan
KEPPRES NO. 18/2000 KEPPRES NO. 80/2003
Pengguna barang/jasa adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat lain yang disamakan/ditunjuk sebagai pemilik pekerjaan yang memberi tugas kepada penyedia barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Pengguna barang/jasa adalah kepala kantor/satuan kerja/ pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek/ pengguna anggaran daerah/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa
Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi pengguna barang/jasa, antara lain :
 Diutamakan yang telah lulus diklat manajemen proyek
 Diutamakan yang telah lulus diklat pengadaan barang/jasa
Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi pengguna barang/jasa, antara lain: memiliki sertifikat keahlian pengadaan yang berlaku efektif 1-1-2006, sedangkan selama masa transisi s.d 31-12- 2005 sertifikat keikutsertaan dalam pelatihan (Pasal 52 ayat (1) dan (2)
Status pengguna barang/jasa
• Pegawai Negeri
• Manajer Swasta Status pengguna barang/jasa adalah Pegawai Negeri

Pengguna barang/jasa untuk pemerintah daerah
1. Kepala Dinas.
2. Kepala Kantor.
3. Kepala Badan. Pejabat yang disamakan. Seseorang yang diusulkan kepada kepala daerah oleh kepala dinas/ kepala kantor/kepala badan sebagai pengguna barang/jasa pemerintah.
Penamaannya terserah daerah : DKI : Pengguna anggaran cabang
Panitia pengadaan adalah panitia pelelangan atau panitia pemilihan langsung atau panitia penunjukan langsung yang ditugasi untuk melaksanakan pengadaan barang/ jasa oleh kepala kantor/ satuan kerja/pemimpin proyek/ bagian proyek/pejabat yang disamakan. Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa

Unsur/Unit Kerja Panitia :
 Perencanaan pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan
 Pengelola keuangan
 Pengelola barang
 Ahli pengadaan, ahli hukum kontrak atau yang menguasi administrasi kontrak Unsur Panitia, memahami :
 Tata cara pengadaan
 Substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan
 Hukum perjanjian/kontrak
Persyaratan menjadi Panitia/Pejabat Pengadaan, antara lain : mengetahui dan menguasai isi dokumen dan prosedur pengadaan, untuk pelelangan yang memerlukan prakualifikasi. Penyedia barang/jasa adalah perusahaan/mitra kerja yang melaksanakan pengadaan barang/jasa atau penyedia. Persyaratan menjadi Panitia/Pejabat Pengadaan, antara lain : memiliki sertifikat keahlian pengadaan yang berlaku efektif 1 Januari 2006, sedangkan selama masa transisi s.d 31 Desember 2005 sertifikat keikutsertaan dalam pelatihan (Pasal 52 ayat (1) dan (2)

C. Kedudukan Universitas, Yayasan, Lembaga Ilmiah Pemerintah
BENTUK LEMBAGA PENYEDIA B/J SWEKELOLA
UNIVERSITAS NEGERI:
a. BHMN
b. Non BHMN
• Badan Usaha (Kalau tenaga ahlinya PNS/Peg. BHMN maka dia harus cuti).
• Konsultan perorangan (PNS/Peg. BHMN maka dia harus cuti).
• Universitas sebagai pelaksana swakelola
• Pelaksana swakelola tidak perlu cuti.
• Diberikan honor pelaksana swakelola bukan sebagai konsultan perorangan.
• Kalau sebagai konsultan perorangan harus cuti.
YAYASAN :
a. PTS
b.LSM/Yayasan lain
• Badan Usaha (Kalau tenaga ahlinya PNS/Pegawai BHMN maka dia harus cuti).
• Konsultan perorangan (PNS/Pegawai BHMN maka dia harus cuti). • LSM/Yayasan sebagai pelaksana swakelola.
• Diberi honor pelaksana swakelola (tidak profit).
Lembaga Pemerintah
Tidak dapat menjadi penyedia barang/jasa pemerintah Sebagai pelaksana swakelola.

D. Perubahan Dan Penambahan Pengaturan
KEPPRES NO. 18/2000 KEPPRES NO. 80/2003
Tidak ada kewajiban untuk menyediakan pembiayaan pengadaan
Pasal 8 : Pembiayaan Pengadaan :Departemen/ Kementerian/ Lembaga/TNI/ Polri/ Pemerintah Daerah/ BI/ BHMN/ BUMN/ BUMD wajib menyediakan biaya administrasi proyek untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari APBN/APBD, yaitu :
• honorarium pengguna barang/jasa, panitia/pejabat pengadaan, bendaharawan, dan staf proyek;
• pengumuman pengadaan barang/jasa;
• penggandaan dokumen pengadaan barang/jasa dan/atau dokumen prakualifikasi;
• administrasi lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
Pasal 9 ayat (1) : Persyaratan penyedia :
a. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis, dan manajerial yang dibuktikan dengan kualifikasi/klasifikasi/sertifikasi yang dikeluarkan asosiasi perusahaan/profesi bersangkutan;
b. Mmemiliki SDM, modal dan peralatan;
c. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
d. Tidak dalam pengawasan pengadilan/tidak pailit, tidak sedang dlm menjalani sanksi pidana;
e. Telah memenuhi kewajiban perpajakan;
f. Belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaiatan dengan kondite profesional perusahaan
g. Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kualifikasi, klasifikasi, dan sertifikasi yang dimilikinya. Pasal 11 ayat (1) : Persyaratan penyedia
a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;
b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial;
c. Tidak dalam pengawasan pengadilan/tidak pailit, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dlm menjalani sanksi pidana;
d. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
e. Telah memenuhi kewajiban perpajakan;
f. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tahun;
g. Memiliki SDM, modal dan peralatan;
h. Tidak masuk dalam daftar hitam;
i. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos;
j. Khusus untuk penyedia barang/jasa orang perseorangan persyaratannya sama dengan di atas kecuali huruf f.
Penambahan persyaratan sangat dimungkinkan Dilarang menambah persyaratan prakualifikasi/pasca-kualifikasi, kecuali untuk persyaratan teknis (Psl. 14 ayat (6) dan (7))
Daftar hitam dikeluarkan KADIN/LPJK Untuk memenuhi persyaratan bahwa penyedia tidak termasuk dalam daftar hitam dengan membuat pernyataan bahwa penyedia barang/jasa yang bersangkutan tidak sedang masuk dalam daftar hitam, dan tidak diperlukan surat keterangan dari instansi/lembaga baik pemerintah maupun swasta (Lampiran I Bab II Butir A.1.e)
Penunjukan langsung untuk pengadaan barang/jasa yang bersifat mendesak/khusus setelah mendapat persetujuan dari Menteri/ Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Gubernur/Bupati/ Walikota / Direksi BUMN/BUMD
Pasal 17 Ayat (5) dan Lampiran I Bab I Butir C.1 yang pada intinya: Tidak diperlukan IJIN dari Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pemimpin Lembaga/ Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/ Direksi BUMN/BUMD, untuk pemiihan penyedia dengan menggunakan metoda penunjukan langsung
Istilah “Pakta Integritas” tidak ada. Istilah “Pekerjaan kompleks ” tidak ada.
Pakta Integritas : surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengguna barang/jasa/panitia pengadaan/ pejabat pengadaan/ penyedia barang /jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
Pekejaan kompleks : pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi dan/atau mempunyai resiko tinggi dan/atau menggunakan peralatan didesain khusus dan/atau bernilai di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
Setiap kegiatan pengadaan wajib dilakukan prakualifikasi guna menyeleksi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan
Pasal 14 ayat (3), (4), dan (5) mengenai tata cara penilaian kompetensi
1. Kewajiban melakukan pascakualifikasi untuk pelelangan umum pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya.
2. Prakualifikasi wajib dilaksanakan untuk pengadaan jasa konsultansi dan pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya yang menggunakan metoda penunjukan langsung untuk pekerjaan kompleks, pelelangan terbatas, dan pemilihan langsung.
3. Panitia/pejabat pengadaan dapat melakukan prakualifikasi untuk pelelangan umum pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya yang bersifat kompleks
Tidak ada larangan untuk melakukan prakualifikasi massal Pasal 14 ayat (11) Departemen/ Kementerian/Lembaga/ TNI/Polri/ Pemerintah Daerah/ Gubernur BI/BHMN/ BUMN/BUMD dilarang melakukan prakualifikasi massal yang berlaku untuk pengadaan dalam kurun waktu tertentu.
Adanya ketentuan mengenai pembatasan wilayah operasi badan usaha (diprioritaskan untuk usaha kecil atau perusahaan menengah setempat) :
 Jasa pemborongan untuk nilai s.d Rp. 10 miliar
 Pemasokan barang/jasa lainnya untuk nilai s.d Rp. 4 miliar
 Jasa konsultansi untuk nilai s.d Rp. 1 miliar Pasal 14 ayat (10) Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi, panitia/ pejabat pengadaan tidak boleh melarang, menghambat, dan membatasi keikutsertaan calon peserta pengadaan barang/jasa dari luar propinsi/kabupaten/kota lokasi pengadaan barang/jasa

Media pengumuman pelaksanaan pengadaan melalui koran didasarkan pada segmentasi usaha :
– Koran sirkulasi kabupaten/kota untuk Usaha Kecil
– Koran sirkulasi propinsi untuk usaha menengah
– Koran sirkulasi nasional untuk usaha besar Media pengumuman pelaksanaan pengadaan melalui koran didasarkan pada segmentasi usaha, sekurang-kurangnya :
– Koran sirkulasi kabupaten/kota untuk Usaha Kecil
– Koran sirkulasi propinsi dan/atau nasional untuk usaha bukan kecil

Kewajiban untuk “pengumuman rencana pengadaan barang/jasa” tidak diatur Pasal 4 huruf h : Pengumuman secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa kecuali pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas.
Jangka waktu pelaksanaan pelelangan sekurang-kurangnya 36 hari kerja dan selambat-lambatnya 45 hari kerja Pasal 12 dan Lampiran I Butir D.1 dan 2 yang intinya : Kewajiban mengalokasikan waktu yang cukup untuk penayangan pengumuman, kesempatan untuk mengambil dokumen dokumen, kesempatan untuk mempelajari dokumen, dan penyiapan dokumen penawaran.
Pengalokasian diluar proses tersebut pada dasarnya diserahkan kepada pengguna barang/jas
Memiliki modal kerja, untuk jasa pemborongan minimal 10% (sepuluh per seratus) dan untuk pemasokan barang/jasa lainnya minimal 5% (lima per seratus) dari perkiraan pekerjaan berdasarkan surat keterangan dukungan keuangan dari bank atau saldo rekening koran selama 3 (tiga) bulan terakhir Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya 10% (sepuluh per seratus) dari nilai proyek untuk pekerjaan jasa pemborongan dan 5% (lima per seratus) untuk pekerjaan pemasokan barang/jasa lainnya, KECUALI untuk penyedia barang/jasa usaha kecil termasuk koperasi kecil
Ketentuan mengenai ketidakrahasian nilai HPS kurang jelas Pasal 13 Ayat (4) dan Penjelasannya :
Nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia, rincian HPS tetap rahasia
Nilai total HPS didiumumkan pada acara penjelasan (aanwijzing)
Pengaturan dalam bentuk kontrak, khusus yang Rp. 5 juta kebawah tidak di atur Pengaturan dalam bentuk dan perlakuan atas kontrak (Psl. 31) :
– Nilai pengadaan dengan nilai dibawah Rp. 5 juta, bentuk kontrak cukup dengan kuitansi pembayaran dengan materai secukupnya
– Di atas Rp 5 juta sampai dengan Rp. 50 juta dengan Surat Perintah Kerja (SPK)
– Di atas Rp. 50 juta dengan kontrak
– Di atas Rp. 50 miliar, kontrak ditandatangani setelah mendapat pendapat ahli hukum kontrak

Jaminan Pelaksanaan

Jaminan Pelaksanaan

Masa Pemeliharaan dan Cara Pembayarannya Masa Pemeliharaan dan Cara Pembayarannya
a. Masa Pemeliharaan (Psl. 36)
 Minimal 6 bulan untuk pekerjaan permanen (jika umur rencananya > 1 tahun)
 Minimal 3 bulan untuk pekerjaan semi permanen (umur rencananya < 1 tahun)
b. Cara pembayaran dilakukan :
 Dibayar 95%, sedangkan retensi 5% selama masa pemeliharaan
 Dibayar 100%, tapi penyedia harus menyediakan jaminan pemeliharaan sebesar 5%
Denda keterlambatan. Denda keterlambatan karena kelalaian penyedia barang/jasa sekurang-kurangnya 1 o/oo (satu perseribu) per hari dari nilai kontrak, dan besarnya denda maksimum adalah sebesar nilai jaminan pelaksanaan
Denda keterlambatan. Denda keterlambatan karena kelalaian penyedia barang/jasa sekurang-kurangnya 1 o/oo (satu perseribu) per hari dari nilai kontrak, dan besarnya denda tidak dibatasi dan pengguna berhak untuk memutuskan kontrak apabila denda keterlambatan sudah melampaui nilai jaminan pelaksanaan
Keikutsertaan perusahaan asing dibatasi dan wajib melakukan kemitraan :

Perusahaan asing dibatasi dan wajib melakukan kemitraan dengan pengusaha nasional :

E. Kedudukan Dan Perlakuan Badan Usaha
TAHAPAN BIDANG USAHA
NON KONSTRUKSI KONSTRUKSI
Pendirian Badan Usaha
Peraturan ijin usaha :
1. Ijin usaha : SIUP
2. Persyaratan lain sesuai UU/PP sektor Peraturan ijin usaha dan UU No. 18/1999 jasa konstruksi:
Ijin usaha : IUJK
Tahap Mengikuti Pengadaan (Prakualifikasi/ Pascakualifikasi) : 1. Syarat menjadi penyedia barang/jasa sesuai Keppres No. 80/2003 pasal 11 (Tidak boleh disyaratkan Sertifikat Badan Usaha).
2. Persyaratan lain sesuai UU/PP sektor Syarat menjadi penyedia :
a. Keppres No. 80/2003 pasal 11 (Tidak boleh disyaratkan Sertifikat Badan Usaha).
b. PP No. 29/2000 (Penyelenggaraan Jasa Konstruksi).
Penetapan calon pemenang Lelang : Dilakukan verifikasi atas dasar asas nyata Dilakukan verifikasi atas dasar asas nyata

F. Penggolongan Penyedia Barang/Jasa Nasional
JENIS PENGADAAN NON KONSTRUKSI KONSTRUKSI
Jasa Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan /Jasa Lainnya 1. Kecil : < 1 M 2. Bukan Kecil : > 1 M
1. Masa Transisi s.d 31 Des 2005 (Pasal 52 ayat (3)):
a. Kecil : < 1 M Menengah : >1 – 3 M untuk M2 & M1
c. Besar : > 3 m untuk B
2. Setelah Masa Transisi
a. Kecil : <1 M b. Bukan kecil : >1M
Jasa Konsultansi Tidak ada penggolongan kecil dan bukan kecil (bebas) 1. Masa Transisi s.d 31 Des 2005 (Pasal 52 ayat (3)):
a. Kecil : < 200 Jt b. Bukan Kecil:>200 Jt
2. Setelah Masa Transisi Tidak ada kecil dan bukan kecil (bebas)

G. Kriteria Usaha Kecil
Penjelasan Pasal 1 angka 18 Keppres No. 80/2003 :
1. Omset per tahun < 1 miliar atau memiliki kekayaan bersih < 200 juta (di luar bangunan dan tanah untuk usaha), dan
2. Milik WNI, dan
3. Berdiri Sendiri, atau
4. Koperasi kecil
Pembuktian dilihat dari ijin usaha dan verifikasi nyata.

H. Perbandingan Metoda Pengadaan
PELELANGAN UMUM PELELANGAN TERBATAS PEMILIHAN LANGSUNG PENUNJUKAN LANGSUNG
Diumumkan secara luas.
Untuk menciptakan persaingan sehat.
Semua pengadaan prinsipnya harus dilelang
Lelang sulit dilaksanakan karena penyedia yang mampu mengerjakan diyakini terbatas.
Diumumkan scr luas dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yang diyakini mampu melaksanakan pekerjaan. Lelang sulit dilaksanakan/Tidak akan mencapai sasaran.
Membandingkan penawaran dari beberapa penyedia yg memenuhi syarat.
Dilakukan negosiasi teknis dan harga secara bersaing
Tunjuk langsung ke 1 penyedia barang/jasa.
Dilakukan negosiasi teknis dan harga

Kriteria Pelelangan Terbatas : Penyedia yang mampu mengerjakan diyakini terbatas. Dan Pekerjaan Kompleks
Kriteria Pemilihan Langsung :
Pekerjaan dengan nilai < 100 juta rupiah
Kriteria Penujukan Langsung: a. Keadaan Tertentu : Darurat yang tidak bisa ditunda.
b. Pekerjaan rahasia seijin Presiden.
c. Pekerjaan dengan nilai < 50 juta rupiah.
Keadaan Khusus :
a.Tarif resmi pemerintah.
b.Pekerjaan spesifik (penyedia tunggal, pabrikan, dan pemegang hak paten).
c.Pekerjaan kompleks yg penyedia yg mampu mengerjakan hanya satu.
d.Merupakan hasil produksi usaha kecil yg mempunyai pasar dan harga yg stabil.

TABEL PENILAIAN KUALIFIKASI
JENIS PENGADAAN METODA PENGADAAN KOMPLEKSITAS PEKERJAAN
Kompleks Tidak Kompleks
Jasa Pengadaan Barang/Pemborongan/ Jasa Lainnya
Pelelangan Umum

Pelelangan Terbatas
Pemilihan Langsung
Penunjukan Langsung
Pascakualifikasi/ Prakualifikasi
Prakualifikasi
Prakualifikasi
Prakualifikasi
Pascakualifikasi

Prakualifikasi
Prakualifikasi
-
Jasa Pengadaan Konsultansi
Seleksi Umum
Seleksi Terbatas
Seleksi Langsung
Penunjukan Langsung Prakualifikasi
Prakualifikasi
Prakualifikasi
Prakualifikasi
Prakualifikasi
Prakualifikasi
Prakualifikasi
Prakualifikasi

I. Penyederhanaan Prosedur
(Pasal 14 Ayat (8) dan (9))
Pengguna barang/jasa wajib menyederhanakan proses prakualifikasi dengan tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan melainkan cukup dengan formulir isian kualifikasi penyedia barang/jasa.

Penyedia barang/jasa wajib menandatangani surat pernyataan di atas materai bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah benar, dan apabila diketemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan, terhadap yang bersangkutan dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang, dimasukkan dalam daftar hitam sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, dan tidak boleh mengikuti pengadaan untuk 2 (dua) tahun berikutnya, serta diancam dituntut secara perdata dan pidana

J. Rangkuman
Banyak perbedaan yang mendasar antara Keppres No 18 tahun 2000 dengan Keppres No 80 tahun 2003. Perubahan tersebut menyangkut sistematika pengaturan, perubahan peristilahan, perubahan dan penambahan pengaturan sampai kepada kedudukan badan usaha dan perlindungan terhadap usaha kecil dan koperasi.

Perubahan tersebut berimplikasi kepada tatacara dan prosedur pengadaan barang dan jasa secara keseluruhan yang tentunya diharapkan akan memberikan arah positif terhadap proses pengadaan barang/jasa agar lebih efisin, efektif, transparan dan akuntabel sesuai prinsip dan etika pengadaan.

K. Latihan
1. Hal apa saja yang menjadi penambahan dan perubahan yang secara substansial antara Keppres No 18 tahun 2000 dengan Keppres No 80 tahun 2003 ?
2. Bagaimana kedudukan dan perlakuan badan usaha menurut Keppres No 80 tahun 2003 ?
3. Jelaskan kriteria usaha kecil menurut Keppres No 80 tahun 2003

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
Keppres No 80 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta seluruh perubahannya diharapkan menjadi sistem pengadaan yang mampu menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan bermuara pada suatu kondisi yang akan mendorong efisiensi dan efektivitas belanja publik sekaligus tata perilaku tiga pilar (pemerintah, swasta dan masyarakat) penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance).

Dengan pengaturan ini diharapkan pula para birokrasi tidak lagi memiliki norma-norma yang menyimpang dalam pengadaan yang apabila secara terus menerus terjadi akan menjadi sulit bagi kita untuk menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik tersebut.

Oleh karena itu, birokrasi harus dimungkinkan mewujudkan nilai-nilai berdasarkan prinsip-prinsip Ketatapemerintahan yang baik tersebut dengan membenahi sistem pengadaan. Demikian pula halnya di kalangan pelaku usaha. Dunia usaha yang tidak terbiasa dengan lingkungan yang mengedepankan persaingan yang sehat, tidak akan dapat menghasilkan barang/jasa yang berdayasaing, karena usaha tumbuh dari inefisiensi yang dibebankan kepada masyarakat.

Dengan sistem pengadaan yang dapat menjamin terciptanya persaingan sehat yang diatur dalam Keppres ini, pelaku usaha akan dituntut untuk secara terus menerus meningkatkan kompetensinya guna menghasilkan barang/jasa yang berdayasaing dan memenangkan persaingan. Pada akhirnya, interaksi positif kedua pelaku utama pengadaan barang/jasa akan menghasilkan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat luas.

B. Implikasi
Dengan diberlakukannya ketentuan Keppres No 80 tahun 2003 ini setidaknya akan berimplikasi pada :
1. Adanya perubahan peristilahan yang sebelumnya terdapat pada Keppres No 18 tahun 2000 yang berakibat pada penyesuaian kembali sampai kepada perangkat daerah
2. Adanya penambahan dan perubahan ketentuan dalam Keppres No 80 tahun 2003 diharapkan akan terselenggaranya sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien, efektif, bersaing, transparan, adil dan akuntabel sehingga akan terwujudnya good governance.
3. Semakin terbukanya peluang bagi usaha kecil dan koperasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
C. Tindak Lanjut
Dengan diberlakukannya Keppres No 80 tahun 2003 ini harus ditindaklanjuti dengan :
1. Kesiapan dari sumberdaya aparatur yang menangani pengadaan barang/jasa pemerintah. Dimana panitia dan pejabat pengadaan haruslah orang yang mengerti, memahami sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibuktikan dengan kompetensi yaitu memiliki sertifikat ahli pengadaan.
2. Diikutinya dengan aturan-aturan turunan dari Keppres No 80 tahun 2003 berupa PP ataupun peraturan setingkat menteri lainnya yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Keppres No 80 tahun 2003
3. Dituntutnya kesiapan dari penyedia barang/jasa dalam menyikapi Keppres No 80 tahun 2003 ini sehingga persaingan akan lebih terbuka dan sehat.

2 Komentar

  1. panitia said,

    Memang Keppres sudah mengatur, namun kadang dilapangan berbeda-beda penafsiran

    • elvandary said,

      Keppres No 80 tahun 2003 hingga turunannya membutuhkan kesamaan persepsi. sehingga tidak seharusnya penafsiran dan penerapan dilapangan menjadi berbeda… bravo!!!!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: