Pancasila Sebagai Puzzle Kepribadian dan Budaya Indonesia

Desember 15, 2008 at 4:19 am (Tulisan)

PANCASILA SEBAGAI PUZZLE

KEPRIBADIAN DAN BUDAYA INDONESIA

PENDAHULUAN

Pancasila bukanlah sebuah karya yang semulajadi, namun membutuhkan proses yang panjang. Sehingga pemahaman terhadap Pancasila harus pula dilatarbelakangi oleh sejarahnya. Pancasila lahir tidak secara mendadak pada tahun 1945, melainkan melalui proses yang panjang, dimatangkan oleh sejarah Bangsa kita sendiri, melihat pengalaman-pengalaman bangsa lain, diilhami oleh ide-ide besar dunia, dengan tetap berakar pada kepribadian Bangsa kita sendiri dan ide besar bangsa kita sendiri.


LATAR BELAKANG

Ketika terjadi perang Pasifik pada tahun 1944 posisi Jepang semakin terdesak. Hal ini berimplikasi pula pada bangsa Indonesia. Pemerintah Jepang yang mulai membayangkan kekalahannya mengubah haluan politik penjajahannya di Indonesia.

Pada tanggal 29 April 1945 diumumkan oleh Pemerintah Militer di Indonesia, bahwa dalam waktu dekat akan dibentuk suatu badan yang bertugas mempelajari langkah-langkah mana yang perlu diambil sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. Maka sesuai dengan itu pada tanggal 28 Mei 1945 dilantik Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekanaan Indonesia (BPUPKI). Badan ini mengadakan dua kali sidang, yang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni dan yang kedua pada tanggal 10-17 Juli 1945. BPUPKI dipimpin secara bergiliran oleh dua orang ketua muda, yaitu Dr. rajiman Wediodiningrat dan R.P. Suroso.

Dalam sidang pertama ketua Dr Rajiman membuka pembicaraan dengan meminta anggota agar memaparkan pendapat mereka tentang apa yang akan dijadikan dasar Indonesia merdeka. dasar yang dimaksud adalah “philosophische grondslag”atau dasar falsafah, yaitu pikiran sedalam-dalamnya, untuk di atasnya didirikan gedung Indonesisa merdeka yang kekal dan abadi. Para pemimipin bangsa pada waktu itu menolak baik individualisme, liberalisme maupun komunisme sebagai dasar Indonesia merdeka. Mereka beranggapan bahwa dalam mencari dasar dan tujuan negara yanga akan didirikan harus dilihat kenyataan struktur sosial masyarakat Indonesia. Adapun struktur sosial masyarakat tak lain adalah kebudayaan Indonesia. dasar negara harus berhubungan erat dengan watak dan corak masyarakat Indonesia, akan tetapi tidak boleh menutup dirinya terhadap unsur-unsur asing yang tidak baik dan sesuai, tetapi juga bersedia menyerap unsur-unsur dari kebudayaan lain yang positif dan diperlukan bagi pembaruan menuju kemajuan asalkan tidak bertentangan dengan kepribadian bangsa.

Sedangkan secara harfiah Kata Pancasila berasal dari bahasa Sansakerta yaitu untuk mencapai Nirwana diperlukan 5 Dasar/Ajaran, yaitu

  1. Jangan mencabut nyawa makhluk hidup/Dilarang membunuh.
  2. Jangan mengambil barang orang lain/Dilarang mencuri
  3. Jangan berhubungan kelamin/Dilarang berzinah
  4. Jangan berkata palsu/Dilarang berbohong/berdusta.
  5. Jangan minum yang menghilangkan pikiran/Dilarang minuman keras.

Diadaptasi oleh orang jawa menjadi 5 M = Madat/Mabok, Maling/Nyuri, Madon/Awewe, Maen/Judi, Mateni/Bunuh.

PENGERTIAN PANCASILA SECARA ETIMOLOGIS

Perkataan Pancasil mula-mula terdapat dalam perpustakaan Buddha yaitu dalam Kitab Tripitaka dimana dalam ajaran buddha tersebut terdapat suatu ajaran moral untuk mencapai nirwana/surga melalui Pancasila.

PENGERTIAN SECARA HISTORIS

Pada tanggal 01 Juni 1945 Ir. Soekarno berpidato tanpa teks mengenai rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, kemudian keesokan harinya 18 Agustus 1945 disahkanlah UUD 1945 termasuk Pembukaannya dimana didalamnya terdapat rumusan 5 Prinsip sebagai Dasar Negara yang duberi nama Pancasila. Sejak saat itulah Pancasila menjadi Bahasa Indonesia yang umum. Jadi walaupun pada Alinea 4 Pembukaan UUD 45 tidak termuat istilah Pancasila namun yang dimaksud dasar Negara RI adalah disebut istilah Pancasila hal ini didasarkan interprestasi (penjabaran) historis terutama dalam rangka pembentukan Rumusan Dasar Negara.

PENGERTIAN PANCASILA SECARA TERMITOLOGIS

Proklamasi 17 Agustus 1945 telah melahirkan Negara RI untuk melengkapai alat Perlengkapan Negara PPKI mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 dan berhasil mengesahkan UUD 45 dimana didalam bagian Pembukaan yang terdiri dari 4 Alinea didalamnya tercantum rumusan Pancasila. Rumusan Pancasila tersebut secara Konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara RI yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh Rakyat Indonesia.

A. Pancasila menurut Mr. Moh Yamin adalah yang disampaikan di dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 isinya sebagai berikut:

  1. Prikebangsaan;
  2. Prikemanusiaan;
  3. Priketuhanan;
  4. Prikerakyatan;
  5. Kesejahteraan Rakyat

B. Pancasila menurut Ir. Soekarno yang disampaikan pada tangal 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI, sebagai berikut:

  1. Nasionalisme/Kebangsaan Indonesia;
  2. Internasionalisme/Prikemanusiaan;
  3. Mufakat/Demokrasi;
  4. Kesejahteraan Sosial;
  5. Ketuhanan yang berkebudayaan;

Presiden Soekarno mengusulkan ke-5 Sila tersebut dapat diperas menjadi Trisila yaitu

  1. Sosio Nasional : Nasionalisme dan Internasionalisme;
  2. Sosio Demokrasi : Demokrasi dengan kesejahteraan rakyat;
  3. Ketuhanan YME.

Dan masih menurut Ir. Soekarno Trisila masih dapat diperas lagi menjadi Ekasila atau Satusila yang intinya adalah Gotong Royong.

C. Pancasila menurut Piagam Jakarta yang disahkan pada tanggal 22 Juni 1945 rumusannya sebagai berikut:

  1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya;
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
  3. Persatuan Indonesia;
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan;
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia;

Kesimpulan dari bermacam-macam pengertian pancasila tersebut yang sah dan benar secara Konstitusional adalah pancasila yang tercantum dalam Pembukaan Uud 45, hal ini diperkuat dengan adanya ketetapan MPRS NO.XXI/MPRS/1966 dan Inpres No. 12 tanggal 13 April 1968 yang menegaskan bahwa pengucapan, penulisan dan Rumusan Pancasila Dasar Negara RI yang sah dan benar adalah sebagai mana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

PEMBAHASAN

PENGERTIAN FILSAFAT PANCASILA

Pancasila dikenal sebagai filosofi Indonesia. Kenyataannya definisi filsafat dalam filsafat Pancasila telah diubah dan diinterpretasi berbeda oleh beberapa filsuf Indonesia. Pancasila dijadikan wacana sejak 1945. Filsafat Pancasila senantiasa diperbarui sesuai dengan “permintaan” rezim yang berkuasa, sehingga Pancasila berbeda dari waktu ke waktu.

FILSAFAT PANCASILA ASLI

Pancasila merupakan konsep adaptif filsafat Barat. Hal ini merujuk pidato Sukarno di BPUPKI dan banyak pendiri bangsa merupakan alumni Universitas di Eropa, di mana filsafat barat merupakan salah satu materi kuliah mereka. Pancasila terinspirasi konsep humanisme, rasionalisme, universalisme, sosiodemokrasi, sosialisme Jerman, demokrasi parlementer, dan nasionalisme.

FILSAFAT PANCASILA VERSI SOEKARNO

Filsafat Pancasila kemudian dikembangkan oleh Sukarno sejak 1955 sampai berakhirnya kekuasaannya (1965). Pada saat itu Sukarno selalu menyatakan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia dan akulturasi budaya India (Hindu-Budha), Barat (Kristen), dan Arab (Islam). Menurut Sukarno “Ketuhanan” adalah asli berasal dari Indonesia, “Keadilan Soasial” terinspirasi dari konsep Ratu Adil. sukarno tidak pernah menyinggung atau mempropagandakan “persatuan”.

FILSAFAT PANCASILA VERSI SOEHARTO

Oleh Suharto filsafat Pancasila mengalami Indonesiasi. Melalui filsuf-filsuf yang disponsori Depdikbud, semua elemen Barat disingkirkan dan diganti interpretasinya dalam budaya Indonesia, sehingga menghasilkan “Pancasila truly Indonesia”. Semua sila dalam Pancasila adalah asli Indonesia dan Pancasila dijabarkan menjadi lebih rinci (butir-butir Pancasila). Filsuf Indonesia yang bekerja dan mempromosikan bahwa filsafat Pancasila adalah truly Indonesia antara lain Sunoto, R. Parmono, Gerson W. Bawengan, Wasito Poespoprodjo, Burhanuddin Salam, Bambang Daroeso, Paulus Wahana, Azhary, Suhadi, Kaelan, Moertono, Soerjanto Poespowardojo, dan Moerdiono.

Berdasarkan penjelasan diatas maka pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir/pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia.

Kalau dibedakan antara filsafat yang religius dan non religius, maka filsafat Pancasila tergolong filsafat yang religius. Ini berarti bahwa filsafat Pancasila dalam hal kebijaksanaan dan kebenaran mengenal adanya kebenaran mutlak yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa (kebenaran religius) dan sekaligus mengakui keterbatasan kemampuan manusia, termasuk kemampuan berpikirnya.

Dan kalau dibedakan filsafat dalam arti teoritis dan filsafat dalam arti praktis, filsafast Pancasila digolongkan dalam arti praktis. Ini berarti bahwa filsafat Pancasila di dalam mengadakan pemikiran yang sedalam-dalamnya, tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tidak sekedar untuk memenuhi hasrat ingin tahu dari manusia yang tidak habis-habisnya, tetapi juga dan terutama hasil pemikiran yang berwujud filsafat Pancasila tersebut dipergunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari (pandangan hidup, filsafat hidup, way of the life, Weltanschaung dan sebgainya); agar hidupnya dapat mencapai kebahagiaan lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat.

Selanjutnya filsafat Pancasila mengukur adanya kebenaran yang bermacam-macam dan bertingkat-tingkat sebagai berikut:

  1. Kebenaran indra (pengetahuan biasa);
  2. Kebenaran ilmiah (ilmu-ilmu pengetahuan);
  3. Kebenaran filosofis (filsafat);
  4. Kebenaran religius (religi).

Untuk lebih meyakinkan bahwa Pancasila itu adalah ajaran filsafat, sebaiknya kita kutip ceramah Mr.Moh Yamin pada Seminar Pancasila di Yogyakarta tahun 1959 yang berjudul “Tinjauan Pancasila Terhadap Revolusi Fungsional”, yang isinya antara lain sebagai berikut:

Tinjauan Pancasila adalah tersusun secara harmonis dalam suatu sistem filsafat. Marilah kita peringatkan secara ringkas bahwa ajaran Pancasila itu dapat kita tinjau menurut ahli filsafat ulung, yaitu Friedrich Hegel (1770-1831) bapak dari filsafat Evolusi Kebendaan seperti diajarkan oleh Karl Marx (1818-1883) dan menurut tinjauan Evolusi Kehewanan menurut Darwin Haeckel, serta juga bersangkut paut dengan filsafat kerohanian seperti diajarkan oleh Immanuel Kant (1724-1804).

Menurut Hegel hakikat filsafatnya ialah suatu sintese pikiran yang lahir dari antitese pikiran. Dari pertentangan pikiran lahirlah paduan pendapat yang harmonis. Dan ini adalah tepat. Begitu pula denga ajaran Pancasila suatu sintese negara yang lahir dari antitese.

Kalimat pertama dan Mukadimah UUD Republik Indonesia 1945 yang disadurkan tadi dengan bunyi: Bahwa sesungguhanya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu penjajahan harus dihapuskan karena bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Kalimat pertama ini adalah sintese yaitu antara penjajahan dan perikemanusiaan dan perikeadilan. Pada saat sintese sudah hilang, maka lahirlah kemerdekaan. Dan kemerdekaan itu kita susun menurut ajaran falsafah Pancasila yang disebutkan dengan terang dalam Mukadimah Konstitusi R.I. 1950 itu yang berbunyi: Maka dengan ini kami menyusun kemerdekaan kami itu, dalam suatu Piagam Negara yang berbentuk Republik Kesatuan berdasarkan ajaran Pancasila. Di sini disebut sila yang lima untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan dan perdamaian dunia dan kemerdekaan. Kalimat ini jelas kalimat antitese. Sintese kemerdekaan dengan ajaran Pancasila dan tujuan kejayaan bangsa yang bernama kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat. Jadi sejajar denga tujuan pikiran Hegel beralasanlah pendapat bahwa ajaran Pancasila itu adalah suatu sistem filosofi, sesuai dengan dialektis Neo-Hegelian.

Semua sila itu adalah susunan dalam suatu perumahan pikiran filsafat yang harmonis. Pancasila sebagai hasil penggalian Bung Karno adalah sesuai pula dengan pemandangan tinjauan hidup Neo-Hegelian.

FILASAFAT PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP BANGSA INDONESIA

Setiapa bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan pandangan hidup (filsafata hidup). Dengan pandangan hidup inilah sesuatu bangsa akan memandang persoalan-persoalan yang dihadapinya dan menentukan arah serta cara bagaimana memecahkan persoalan-persoalan tadi. Tanpa memiliki pandangan hidup maka suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan-persoalan besar yang pasti akan timbul, baik persoalan-persoalan di dalam masyarakatnya sendiri, maupun persoalan-persoalan besar umat manusia dalam pergaulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia ini. Dengan pandangan hidup yang jelas sesuatu bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana ia memecahkan masalah-masalah polotik, ekonomi, sosial dan budaya yang timbul dalam gerak masyarakat yang makin maju. Dengan berpedoman pada pandangan hidup itu pula suatu bangsa akan membangun dirinya.

Dalam pergaulan hidup itu terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa, terkandung pikiran-pikiran yang terdalam dan gagasan sesuatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pada akhirnyta pandangan hidup sesuatu bangsa adalah kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki suatu bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya.

Kita merasa bersyukur bahwa pendahulu-pendahulu kita, pendiri-pendiri Republik ini dat memuaskan secara jelas apa sesungguhnya pandangan hidup bangsa kita yang kemudian kita namakan Pancasila. Seperti yang ditujukan dalam ketetapan MPR No. II/MPR/1979, maka Pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia dan dasar negara kita.

Disamping itu maka bagi kita Pancasila sekaligus menjadi tujuan hidup bangsa Indonesia. Pancasila bagi kita merupakan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi kejiwaan dan watak yang sudah beurat/berakar di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Ialah suatu kebudayaan yang mengajarkan bahwa hidup manusia ini akan mencapai kebahagiaan jika kita dapat baik dalam hidup manusia sebagai manusia dengan alam dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriyah dan kebahagiaan rohaniah.

Bangsa Indonesia lahir sesudah melampaui perjuangan yang sangat panjang, dengan memberikan segala pengorbanan dan menahan segala macam penderitaan. Bangsa Indonesia lahir menurut cara dan jalan yang ditempuhnya sendiri yang merupakan hasil antara proses sejarah di masa lampau, tantangan perjuangan dan cita-cita hidup di masa datang yang secara keseluruhan membentuk kepribadian sendiri.

Sebab itu bnagsa Indonesia lahir dengan kepribadiannya sendiri yang bersamaan lahirnya bangsa dan negara itu, kepribadian itu ditetapkan sebagai pandangan hidup dan dasar negara Pancasila. Karena itulah, Pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan telah berjuang, denga melihat pengalaman bangsa-bangsa lain, dengan diilhami dengan oleh gagasan-gagasan besar dunia., dengan tetap berakar pada kepribadian bangsa kita dan gagasan besar bangsa kita sendiri.

Karena Pancasila sudah merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa, maka ia diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup ketatanegaraan. Hal ini tampak dalam sejarah bahwa meskipun dituangkan dalam rumusan yang agak berbeda, namun dalam 3 buah UUD yang pernah kita miliki yaitu dalam pembukaan UUD 1945, dalam Mukadimah UUD Sementara Republik Indonesia 1950. Pancasila itu tetap tercantum didalamnya, Pancasila yang lalu dikukuhkan dalam kehidupan konstitusional itu, Pancasila yang selalu menjadi pegangan bersama saat-saat terjadi krisis nasional dan ancaman terhadap eksistensi bangsa kita, merupakan bukti sejarah sebagai dasar kerohanian negar, dikehendaki oleh bangsa Indonesia karena sebenarnya ia telah tertanam dalam kalbunya rakyat. Oleh karena itu, ia juga merupakan dasasr yang mamapu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia.

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pancasila yang dikukuhkan dalam sidang I dari BPPK pada tanggal 1 Juni 1945 adalah di kandung maksud untuk dijadikan dasar bagi negara Indonesia merdeka. Adapun dasar itu haruslah berupa suatu filsafat yang menyimpulkan kehidupan dan cita-cita bangsa dan negara Indonesa yang merdeka. Di atas dasar itulah akan didirikan gedung Republik Indonesia sebagai perwujudan kemerdekaan politik yang menuju kepada kemerdekaan ekonomi, sosial dan budaya.

Sidang BPPK telah menerima secara bulat Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Dalam keputusan sidang PPKI kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila tercantum secara resmi dalam Pembukaan UUD RI, Undang-Undang Dasar yang menjadi sumber ketatanegaraan harus mengandung unsur-unsur pokok yang kuat yang menjadi landasan hidup bagi seluruh bangsa dan negara, agar peraturan dasar itu tahan uji sepanjang masa.

Peraturan selanjutnya yang disusun untuk mengatasi dan menyalurkan persoalan-persoalan yang timbul sehubungan dengan penyelenggaraan dan perkembangan negara harus didasarkan atas dan berpedoman pada UUD. Peraturan-peraturan yang bersumber pada UUD itu disebut peraturan-peraturan organik yang menjadi pelaksanaan dari UUD.

Oleh karena Pancasila tercantum dalam UUD 1945 dan bahkan menjiwai seluruh isi peraturan dasar tersebut yang berfungsi sebagai dasar negara sebagaimana jelas tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 tersebut, maka semua peraturan perundang-undangan Republik Indonesia (Ketetapan MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya) yang dikeluarkan oleh negara dan pemerintah Republik Indonesia haruslah pula sejiwa dan sejalan dengan Pancasila (dijiwai oleh dasar negara Pancasila). Isi dan tujuan dari peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tidak boleh menyimpang dari jiwa Pancasila. Bahkan dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 ditegaskan, bahwa Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum (sumber hukum formal, undang-undang, kebiasaan, traktaat, jurisprudensi, hakim, ilmu pengetahuan hukum).

Di sinilah tampak titik persamaan dan tujuan antara jalan yang ditempuh oleh masyarakat dan penyusun peraturan-peraturan oleh negara dan pemerintah Indonesia.

Adalah suatu hal yang membanggakan bahwa Indonesia berdiri di atas fundamen yang kuat, dasar yang kokoh, yakni Pancasila dasar yang kuat itu bukanlah meniru suatu model yang didatangkan dari luar negeri.

Dasar negara kita berakar pada sifat-sifat dan cita-cita hidup bangsa Indonesia, Pancasila adalah penjelmaan dari kepribadian bangsa Indonesia, yang hidup di tanah air kita sejak dahulu hingga sekarang.

Pancasila mengandung unsur-unsur yang luhur yang tidak hanya memuaskan bangsa Indonesia sebagai dasar negara, tetapi juga dapat diterima oleh bangsa-bangsa lain sebagai dasar hidupnya. Pancasila bersifat universal dan akan mempengaruhi hidup dan kehidupan banga dan negara kesatuan Republik Indonesia secara kekal dan abadi.

Pancasila adalah teks kenegaraan bagi bangsa Indonesia, sebab rumusan sila-sila yang terdapat di dalamnya secara konstitusional dipandang sebagai dasar falsafah atau landasan ideologi negara Republik Indonesia. Karena merupakan teks penting kenegaraan, ia sekaligus merupakan wacana “ bahan bacaan dan perbincangan bangsa Indonesia dalam membahas persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kehidupan, negara, bangsa, tanah air dan sejarah yang dijalani bangsa Indonesia baik sejak awal kemerdekaan hingga kini.

Tetapi sebagai teks, rumusan-rumusan dalam dasar falsafah negara kita ini, selalu terbuka kepada berbagai penafsiran. Itulah yang terjadi dalam sejarahnya. Pada era Demokrasi Terpimpin (1959-1965) yang disebut “pancasilais” tidak sama dengan penyebutan yang dimaksudkan selama pemerintahan Orde Baru (1967-1998). Para pendiri republik ini yang dipandang paling bertanggung jawab terhadap Pancasila memberikan penafsiran yang relatif berbeda berkenaan dengan sila-sila yang terdapat di dalamnya.

Bung Karno lebih banyak berbicara dalam konteks politik kenegaraan, Mohammad Hatta berusaha menerjemahkannya menjadi sistem ekonomi yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai pilar utamanya. Kedua pemimpin itu setuju bahwa Pancasila sebagai ideology kenegaraan dan dasar sistem ekonomi lebih mendekati “sosialisme” dibanding “kapitalisme”. Tetapi sepanjang pemerintahan Orde Baru hingga kini, kapitalismelah yang lebih leluasa mengembangkan sayap dan menguasai kehidupan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Situasi ini mengundang persoalan dan mesti dipikirkan kembali oleh anak bangsa dalam menyongsong masa depan bangsa yang tidak menentu. Begitu pula dalam upaya menempatkan bangsa kita bermartabat dan tehormat di tengah pergaulan bangsa-bangsa lain di dunia.

Sebagaimana teks ideologi atau kenegaraan lain di dunia ini, Pancasila mengandung tiga aspek utama yang merupakan lapisan-lapisan yang secara bersama-sama membentuk rumusannya dan sekaligus mengundang tafsir yang aneka ragam. Tiga aspek utama itu ialah:

1. Aspek yuridis formal, yaitu rumusan sila-silanya yang lima dan dijadikan landasan konstitusi dan yuridis dalam kehidupan bernegara;

2. Aspek sosiologis historis dan sosial-budaya, yang melatari penyusunan dan perumusan sila-silanya. Aspek ini sangat kompleks, memerlukan berbagai bidang ilmu pengetahuan untuk menjelaskannya, terutama ilmu sejarah, anthropologi, sastra, sosiologi, ilmu kebudayaan, politik dan geografi.

3. Aspek falsafah, yaitu pandangan hidup, sistem nilai dan gambaran dunia (worldview) yang melatari kesepakatan atas perumusan dan pencetusannya sebagai dasar ideologi negara.

Dilihat menurut aspeknya yang pertama, sila-sila dalam Pancasila seakan-akan mengikat secara yuridis karena ia merupakan landasan terbentuknya sistem hukum dan perundang-undangan dalam negara Republik Indonesia. Dilihat dari aspek kedua kita diingatkan untuk menyadari bahwa di belakang perumusan sila-silanya terdapat serangkaian peristiwa sosial politik dan situasi/kondisi sosial budaya yang dialami bangsa Indonesia sebelum tahun dicetuskannya proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Dengan kata lain di belakang perumusan Pancasila itu adalah sejarah suatu bangsa yang telah lama memiliki anekaragam kebudayaan, sistem kepercayaan dan pandangan hidup.

Sebagai sebuah negara yang harus dibangun di negeri yang penduduknya multi-etnik, multi-agama dan multi-historis itu, cita-cita dan tujuan negara RI harus mampu menampung aspirasi dari penduduknya yang bhinneka itu, mengakui eksistensinya beragam dalam ekspresi budaya, pelaksanaan sistem kepercayaan, pengembangan sistem pengajaran dan pendidikan, dan menyelenggarakan kehidupannya di bidang sosial, ekonomi dan politik. Dilihat dari aspek ketiga, keseluruhan isi Pancasila dan juga setiap sila yang ada dalamnya didasarkan atas suatu pemikiran falsafah tertentu. Ini bisa kita ketahui bila kita meneliti pemikiran founding father republik ini seperti Sukarno, Muhammad Hatta dan lain-lain yang terlibat langsung dengan perumusannya. Di dalamnya terkandung cita-cita dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang hidup dalam pemikiran pendiri negara.

Pemahaman Sila-sila dalam Dasar Falsafah Negara:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Kemanusian Yang Adil dab Beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawatan Perwakilan

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kedua dan ketiga tercemin jelas dalam Mukadimah UUD 45 Sila Pertama hanya tersirat, bahkan kerap diperdebatkan Sila keempat dan kelima belum dipraktekkan sungguh-sungguh dalam Kehidupan sosial, politik, ekonomi dan kenegaraan.

Mukadimah UUD 45 terdiri dari 4 perkara pokok: Pernyataan keyakinan atau statement of belief:

1. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa (aspek kemanusiaan).

2. Perjuangan mencapai kemerdekaan dicapai berkat rahmat Tuhan YME (aspek religius).

3. Visi sejarah (a vision of history).

4. Terbentuknya negara RI bukan karena pewarisan dari nenek moyang, tetapi hasil perjuangan seluruh bangsa, segenap golongan, lapisan dan etnik.

REALITAS SOSIAL BUDAYA & SEJARAH POLITIK

Sebelum RI berdiri bangsa Indonesia yang multi-etnik, multi agama, multi-golongan dls, memiliki kebudayaan, agama dan kerajaan-kerajaan yang didirikan sebelum dan setelah datangnya agama Hindu, Buddha dan Islam; Datangnya VOC dan pemerintahan kolonial Hindia Belanda menyatukan kerajaan-kerajaan Indonesia lama yang ditaklukkan di bawah penjajahannya. Pada akhir abad ke-19 M, setelah Perang Diponegoro di Jawa, Perang Padri/Imam Bonjol di Sumatra Barat, perang di berbagai wilayah seperti Kalimantan, Sumatra, Nusa Tenggara dll, dan terakhir Perang Aceh (berakhir secara de fakto pada 1905) Hindia Belanda disatukan di bawah nama Pax Nederlandica. P. N. dipersatukan secara administrative, menggunakan sistem pos dan komunikasi yang seragam, mata uang, penguatan kapitalisme.

Pendidikan diseragamkan melalui apa yang disebut “politik etis” atau etische politiek. Secara ekonomi, politik dan budaya negeri ini berada di bawah pengawasan dan penguasaan tunggal pemerintah jajahan Hindia Belanda.

Awal abad ke-20 muncul gerakan kebangsaan dari berbagai golongan dan perkumpulan etnik (Budi Utomo, Jong Java, Jong Sumatra, dll). Idea mendirikan negara kesatuan disalurkan melalui Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Tahun 1930an muncul Polemik Kebudayaan untuk menentukan arah kebudayaan bangsa Indonesia. Nama Indonesia berasal dari sarjana Jerman abad ke-19 Adolf Bastian. Pada abad ke-20 digunakan oleh organisasi pemuda Indonesia di negeri Belanda Perhimpunan Indonesia (didirikan 1921).

Penjajahan Jepang 1942 1945 — terbentuknya Badan Urusan Panitia Persiapan Kemerdekaan RI. Melahirkan Piagam Jakarta lalu Mukadimah UUD 45, dengan Pancasila di dalamnya. Ide NKRI yang sekarang adalah lanjutan dari Pax Nederlandica. Baik pemerintahan Demokrasi Terpimpin (1959-1965) dan lebih-lebih-lebih pada zaman Orde Baru (1967-1998) kekuasaan pemerintah pusat terlalu besar membuka peluang persatuan diterjemahkan sebagai penyeragaman, kesatuan sebagai keseragaman.

IDEOLOGI-IDEOLOGI BESAR DALAM RUMUSAN PANCASILA

Jika diteliti secara mendalam latar belakang sejarah perumusan sila-sila dalam PANCASILA, akan tampak bahwa PANCASILA berakar dalam berbagai ideology yang berkembang sejak zaman kerajaan-kerajaan (Hindu, Buddha dan Islam) dan selama masa penjajahan Belanda. Ideologi-ideologi ini dipelajari oleh para pendiri NKRI dari sekolah-sekolah yang didirikan Belanda. Dari lembaga-lembaga pendidikan inilah pemikiran filsafat/falsafah Barat diperkenalkan kepada pemuda-pemuda atau kaum terpelajar Indonesia. Ide-ide yang dimaksud ialah “Kemanusiaan yang adil dan beradab” yang tidak lain dikembangkan dari Humanisme, sedangkan perkataan “adil dan beradab” mengacu pada ajaran agama. Sila ketiga “Persatuan Indonesia” identik dengan nasionalisme, sedang sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan” mengacu pada ide Demokrasi, sedangkan nuansa keindonesiaan ditambahkan melalui kata-kata permusyawaratan. Sila terakhir “Keadilan Sosial Bagi Segenap Rakyat Indonesia” mengacu pada ide-ide Sosialisme, dan ajaran Islam tentang keutamaan “adil” bagi pemimpin dalam menjalankan pemerintahan.

Pada mulanya ketika panitia Badan Persiapan Panitia Urusan Kemerdekaan Indonesia bersidang, sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” belum disinggung oleh beberapa peserta sidang, tetapi kemudian diusulkan oleh golongan nasionalis Islam agar dimasukkan dan dijadikan sila pertama. Sila ini dalam Piagam Jakarta (yang mendahului penyusunan Mukadimah UUD 45) berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluknya”. Kemudian diganti “Ketuhanan Yang Maha Esa” untuk menunjukkan realitas anthropologis bangsa Indonesia yang terdiri dari pemeluk- pemeluk berbagai agama (Islam, Hindu, Buddha, Kristen (Katholik dan Protestan) dan kepercayaan- kepercayaan lokal, termasuk penganut agama Kong Hu Cu).

Peletakan sila Ketuhanan YME ini mengandung konsekwensi pada penerapan sila-sila yang lain, yang sebagian besarnya dicerap dari ide-ide modern yang berkembang di Barat dan tidak terlalu dikaitkan dengan ajaran agama. Di Indonesia ide-ide itu dengan sendirinya harus dikembangkan pula sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang dipeluk sebagian besar penduduk Indonesia. Dengan demikian agama-agama yang telah ada dan wujud sebelum berdirinya NKRI diakui sebagai bagian dari realitas sosial budaya dan sosial politik bangsa Indonesia.

PANCASILA, REFORMASI DAN CITA-CITA MASYARAKAT MADANI

Salah satu cita-cita kultural gerakan Reformasi yang penting dan relevan untuk membangun masa depan masyarakat Indonesia yang majemuk ialah terbentuknya civil society, yang sering diterjemahkan menjadi “masyarakat kewargaan” atau “masyarakat madani”. Dalam masyarakat yang demikian kebudayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat kita yang majemuk, diharapkan memainkan peranan dalam memajukan masyarakat, memperbaiki kondisi dan kualitas hidupnya, serta mengangkat martabatnya di tengah bangsa-bangsa lain di dunia. Hukum dijunjung tinggi dan dipatuhi sebagai balasan terhadap perlindungan dan keadilan yang diberikan negara kepada masyarakat.

Penganut agama dan etnik yang berbeda-beda dapat hidup berdampingan, tidak ada diskriminasi dalam kehidupan ekonomi, politik, hukum dan pendidikan. Sejarah dan kebudayaan masing-masing juga dihargai sebagai bagian dari sejarah dan kebudayaan nasional. Sebagaimana difirmankan dalam al-Qur`an, “Kalian dicipta berkaum-kaum untuk saling mengenal satu dengan yang lain”.

Masyarakat yang demikian dapat terbentuk apabila ada upaya dan kemauan politik yang sungguh-sungguh dari negara dan komponen-komponen masyarakat yang mendukung negara.

Di Indonesia wacana masyarakat madani dirasakan penting pada akhir 1980an dan awal 1990an. Dikenalnya wacana ini secara agak luas bersamaan dengan bangkitnya organisasi-organisasi sosial dan LSM-LSM yang aktif membina jaringan-jaringan komunitas pembangunan dengan tujuan memberdayakan masyarakat dalam sektor kehidupan sosial ekonomi dan sosial budaya. Dikenalnya wacana ini pula bersamaan dengan kebangkitan Islam Kultural dengan tujuan yang hampir sama. Kebangkitan Islam Kultural ini antara lain ditandai dengan berdirinya ICMI, Bank Muamalah dan diselenggarakannya Festival Istiqlal I dan II, untuk menyebut beberapa contoh yang dikenal luas oleh masyarakat.

Pemahaman terhadap pentingnya masyarakat madani tidak dapat dilepaskan dari keinginan menjadikan negara dan pembangunan yang dilaksanakan atas nama negara itu tidak asing bagi masyarakat dan masyarakat tidak merasa dipinggirkan oleh pembangunan, bahkan dapat berperan serta dan ikut mengambil inisiatif dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara dan berbangsa.

Jika dikaji secara mendalam terdapat beberapa hal yang melatari munculnya wacana atau diskursus ini. Selain hasrat pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan komunitas (community development), dapat disebutkan di sini antara lain ialah:

Pembebasan masyarakat dari akibat buruk pendekatan pembangunan Orde Baru, yaitu pendekatan top down and tricle down effects dan pendekatan teknokratis. Pendekatan ini dilakukan untuk mensukseskan pembangunan ekonomi dan penyebarluasan budaya materialisme. Penekanan pada pembangunan ekonomi dan penyebarluasan budaya materialisme, sebagaimana terbukti di negeri lain di luar Indonesia, memperlihatkan bahwa masalah etika dan estetika diabaikan.

Menghindar dari paradigma ideologi asas tunggal Demokrasi Pancasila, yang
antara lain bertitik tolak dari pandangan bahwa negara dan bangsa Indonesia tidak sama dengan negara dan bangsa lain, begitu pula demokrasi yang diterapkannya. Paradigma masyarakat madani sebaliknya bertolak dari pengakuan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi pada dasarnya universal, meskipun setiap negara punya sistem dan cara pelaksanaan berbeda. Begitu pula kita harus mengakui bahwa sistem pemerintahan yang baik tidak dijalankan secara monolitik dan otoriter, melainkan secara demokratis, penuh keadilan dan tidak memihak golongan atau lapisan tertentu masyarakat.

Karena itu mau tak mau cita-cita akan masyarakat madani harus dihubungkan
dengan dorongan untuk membebaskan diri dari pemikiran Orde Baru yang totaliter dan hegemonik. Pemikiran rezim Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru yang totaliter dan hegemonik membuat masyarakat kehilangan jaminan serta dukungan hukum dan politik dalam upaya pemerintah membentuk komunitas bangsa yang menghargai kemajemukan, perbedaan pendapat dan pandangan hidup. Negara juga tidak pernah memberi jaminan dan dukungan jelas bagi tumbuhnya tatanan sosial politik yang demokratis. Begitu pula tidak ada upaya sungguh-sungguh membangun struktur kehidupan ekonomi yang adil dan memihak kepentingan rakyat.

Meluruskan kembali makna bahwa “persatuan” bukan “penyeragaman” dan “kesatuan” bukan “keseragaman” (budaya, ideologi politik). Selama lebih 40 tahun kita juga melihat lemahnya usaha menciptakan suasana kultural dan ideologis yang dapat membawa komunitas bangsa Indonesia menjadi sebuah masyarakat madani, yang benar-benar Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan dan kesatuan ditafsir sebagai penyeragaman dan keseragaman. Penyeragaman dilakukan dengan membangun kekuasaan birokrasi, sehingga memperlemah kepemimpinan lokal dan nasional di luar jalur birokrasi. Campur tangan birokrasi dalam kehidupan sosial politik, ekonomi dan budaya terlalu dalam, melumpuhkan kreativitas dan wibawa kepemimpinan non-formal. Berbagai lembaga dan organisasi sosial, termasuk partai politik, tidak lebih merupakan perpanjangan tangan penguasa.

Didukung oleh hasrat hegemonik dan dominasi maka segala bentuk ekspresi dan
hasrat untuk berbeda dan menyimpang dari pendapat dan pandangan resmi pemerintah, pasti akan ditindas dan dicap subversif. Malah pemerintah siap dengan tuduhan seperti makar, mendongkel pemerintah yang sah, separatisme dan pengacau keamanan. Aspirasi daerah dihancurkan secara sistematik, di samping dikeruk dan digarong kekayaannya. Sebaliknya masyarakat yang menjadi korban penindasan negara berpendapat bahwa semboyan Persatuan dan Kesatuan, Stabilitas dan Keamanan tidak lebih sebagai Lambang penindasan negara yang sentralistik. Pembangunan lantas menjadi mitos atau dongeng.

Karena itu kita juga harus membebaskan diri dari negara birokrasi yang feodalistis untuk membangun masyarakat yang berkedaulatan rakyat. Negara yang tergantung pada birokrasi akan kehilangan daya hidupnya. Bahkan negara semacam itu tidak lebih sebagai sumber konflik, disintegrasi dan kekerasan, karena ia telah menabur benih konflik, kebencian dan pembangkangan. Tetapi ada sumber konflik dan disintegrasi lain yang timbul dari pemerintahan yang sentralistik dan hegemonik. Sumber konflik dan disintegrasi itu datang dari pembangunan ekonomi dan budaya materialisme.

Selama ini pembangunan ekonomi dan industri telah membuat terciptanya daerah-daerah perkotaan dan urban baru. Sebagaimana di kota-kota yang tumbuh besar, di tempat-tempat seperti itu tumbuh komunitas lokal yang majemuk. Komunitas-komunitas lokal yang kian majemuk seperti Batam, Sambas, Ambon, Kupang dan lain-lain itu tumbuh karena adanya arus perpindahan penduduk atau mobilitas demografis. Ada perpindahan yang berlangsung melalui program transmigrasi, ada yang terjadi secara spontan.

Kemajemukan masyarakat lokal seperti itu bukan saja bersifat horisontal (perbedaan etnik, agama dan sebagainya), tetapi juga sering berkecenderungan vertikal, yaitu terpolarisasinya status dan kelas sosial berdasar kekayaan dan jabatan atau pekerjaan yang diraihnya. Dalam hal yang pertama, perkembangan ekonomi pasar membuat beberapa kelompok masyarakat tertentu, khususnya dari etnik tertentu yang memiliki tradisi dagang, naik peringkatnya menjadi kelompok masyarakat yang menimbulkan kecemburuan sosial masyarakat setempat yang mandeg perkembangannya. Dalam hal kedua, kelompok masyarakat etnis dan agama tertentu, yang semula berada di luar mainstream, yaitu berada di pinggiran, mulai menembus masuk ke tengah mainstream. Hal ini dapat menimbulkan gesekan primordialistik, apalagi bila ditunggangi kepentingan politik dan ekonomi tertentu seperti terjadi di Ambon.

Selama birokrasi pemerintah pusat kuat, yaitu ketika Orde Baru berkuasa, kemungkinan terjadinya konflik etnik dan antar agama seperti di Sambas, Kupang, Ambon, Maluku dan lain-lain dapat dicegah. Tetapi kita tidak dapat mengingkari bahwa salah stau faktor penyebabnya ialah kecemburuan dan kesenjangan sosial. Perlakuan berlebihan dari birokrasi terhadap kelompok tertentu, juga bisa memicu konflik, apalagi disarati oleh kepentingan politik dari elit politik yang saling berebut pengaruh dan kekuasaan.

Contoh terbaik ialah di Sambas: suku Dayak yang mandeg dalam mobilitas ekonomi harus berhadapan dengan kenyataan pahit. Mereka terjepit antara penguasaan HPH dan gerak maju para pendatang suku Madura. Ketika kekuasaan pusat masih kuat, konflik dapat dikendalikan. Namun ketika pemerintahan pusat tumbang, diikuti hancurnya birokrasi di daerah yang merupakan perpanjangan kekuasaan di pusat, maka konflik etnik pun meledak. Konflik diikuti oleh dendam berkepanjangan. Kapankah Muslim Ambon bisa hidup rukun lagi dengan Kristen Ambon” Kapankah masyarakat berbeda etnik di Sambas kembali harmonis” .

Kita juga menggugat pandangan bahwa negara di atas segala-galanya, padahal negara didirikan untuk membangun tatanan kehidupan sosial dan politik berkedaulatan rakyat. Selama ini kekuasaan negara sedemikian mutlaknya, dan tidak ada yang lebih penting selain penguasa. Padahal Mukadimah UUD 45 secara ideologis meletakkan asas berdirinya negara Indonesia sebagai berikut: (a) Negara didirikan untuk mempertahankan bangsa dan tanah air; (b) meningkatkan kesejahteraan rakyat; (c) mencerdaskan kehidupan bangsa; (d) ikut serta dalam mempertahankan perdamaian dunia yang abadi dan berkeadilan. Dijumpai pula dalam mukadimah UUD 45 pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan perjuangan bangsa Indonesia berhasil membentuk negara merdeka berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

KESIMPULAN

Kepribadian Indonesia ialah : Keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia, yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya. Keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia adalah pencerminan dari garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia sepanjang masa.

Kepribadian Indonesia ialah : Keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia, yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya. Keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia adalah pencerminan dari garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia sepanjang masa.

Demikianlah, maka Pancasila yang kita gali dari bumi Indonsia sendiri merupakan :

  1. Dasar negara kita, Republik Indonesia, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara kita.
  2. Pandangan hidup bangsa Indonesia yang dapat mempersatukan kita serta memberi petunjuk dalam masyarakat kita yang beraneka ragam sifatnya.
  3. Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, karena Pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia dan tak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, serta merupakan ciri khas yang dapat membedakan bangsa Indonesia dari bangsa yang lain. Terdapat kemungkinan bahwa tiap-tiap sila secara terlepas dari yang lain bersifat universal, yang juga dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini, akan tetapi kelima sila yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan itulah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.
  4. Tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia, yakni suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.
  5. Perjanjian luhur rakyat Indonesia yang disetujui oleh wakil-wakil rakyat Indonesia menjelang dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan yang kita junjung tinggi, bukan sekedar karena ia ditemukan kembali dari kandungan kepribadian dan cita-cita bangsa Indonesia yang terpendam sejak berabad-abad yang lalu, melainkan karena Pancasila itu telah mampu membuktikan kebenarannya setelah diuji oleh sejarah perjuangan bangsa.

Oleh karena itu yang penting adalah bagaimana kita memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam segala segi kehidupan. Tanpa ini maka Pancasila hanya akan merupakan rangkaian kata-kata indah yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, yang merupakan perumusan yang beku dan mati, serta tidak mempunyai arti bagi kehidupan bangsa kita.

Apabila Pancasila tidak menyentuh kehidupan nyata, tidak kita rasakan wujudnya dalam kehidupan sehari-hari, maka lambat laun kehidupannya akan kabur dan kesetiaan kita kepada Pancasila akan luntur. Mungkin Pancasila akan hanya tertinggal dalam buku-buku sejarah Indonesia. Apabila ini terjadi maka segala dosa dan noda akan melekat pada kita yang hidup di masa kini, pada generasi yang telah begitu banyak berkorban untuk menegakkan dan membela Pancasila.

3 Komentar

  1. ye said,

    txs banget pak, saya dapet bahan untuk tugs kuliah….. salam

  2. satrya said,

    makasih ats artikelnya^_^

  3. suci andriani said,

    sama pak memudahkan kita untuk membuat tugas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: