Pemberdayaan Usaha Kecil

Desember 15, 2008 at 4:33 am (Tulisan)

PEMBERDAYAAN USAHA KECIL

(Sebuah konsep Pemikiran Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

PENDAHULUAN

Pengertian usaha kecil dalam Keppres 80 Tahun 2003 (usaha kecil termasuk koperasi kecil) adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Pasal 1 Keppres 80 Tahun 2003).

peluang usaha bagi usaha kecil dalam pengadaan barang/jasa pemerintah berkisar antara 30 – 40% dari total nilai pengadaan secara nasional. Dengan melihat karakteristik barang/jasa yang dibutuhkan pemerintah, porsi peluang usaha tersebut mestinya dapat diupayakan lebih besar. Di samping itu, jumlah usaha kecil yang mendapat akses untuk memanfaatkan peluang pasar pengadaan juga sangat terbatas. Sebagai gambaran, jumlah usaha kecil yang sebenarnya potensial mengikuti pelelangan pengadaan barang/jasa tidak kurang dari 4 juta unit usaha kecil dari berbagai lapangan usaha seperti pertanian, jasa perdagangan, bangunan dan industri manufaktur skala kecil. Namun data tahun 2002, jumlah total usaha kecil yang selama ini telah terlibat dalam pengadaan tidak lebih dari 150 ribu unit usaha (Data: KADIN dan LPJKN), yang sekitar 90 ribunya adalah usaha kecil di bidang jasa konstruksi.

Kondisi tersebut diperparah dengan kenyataan bahwa satu pengusaha pada umumnya menguasai lebih dari 3-5 unit usaha. Secara sederhana, pangsa pasar yang 30-40% (Rp. 100 trilyun) hanya dikuasai oleh sekitar 50 ribu pengusaha. Kenyataan yang memprihatinkan ini disebabkan oleh kondisi persaingan usaha yang tidak sehat dan kolutif sehingga jumlah usaha kecil yang mendapat akses pada peluang usaha dalam pengadaan terbatas. Kita akan menjumpai di banyak kantor, penyedianya itu-itu saja. Sedangkan usaha kecil lainnya enggan ikut dalam pengadaan karena tidak yakin akan mendapat kesempatan yang sama Keterlibatan usaha kecil dalam pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini berkisar pada angka 30 – 40% dari total nilai pengadaan secara nasional. Berdasarkan karakteristik barang/jasa yang dibutuhkan pemerintah, porsi keterlibatan usaha kecil dapat lebih besar dari angka tersebut.

Jumlah usaha kecil yang potensial dapat terlibat dalam pengadaan barang/jasa tidak kurang dari 4 juta unit usaha kecil dari berbagai kelompok lapangan usaha seperti pertanian, jasa perdagangan, bangunan dan industri manufaktur skala kecil. Akan tetapi, jumlah total usaha kecil yang selama ini terlibat dalam pengadaan tidak lebih dari 150 ribu unit usaha (Data: KADIN dan LPJK), yang sekitar 90 ribunya adalah unit usaha kecil di bidang jasa konstruksi, dan sisanya sebagian besar adalah jasa suplier (pemasok).

Kondisi persaingan usaha yang tidak sehat dan kolutif menjadi salah satu penyebab kecilnya jumlah usaha kecil yang memiliki akses kepada peluang usaha dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Sistem pengadaan sebelumnya telah mencoba memberi peluang usaha dalam pengadaan barang/jasa kepada usaha kecil melalui pengaturan segmentasi peluang usaha sehingga menghasilkan pemerataan kesempatan berusaha kepada seluruh pelaku usaha. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, pendekatan pengaturan seperti ini menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan tidak dapat mendorong persaingan usaha yang sehat sehingga secara umum usaha kecil tidak mendapat manfaat yang signifikan dari belanja pemerintah.

Situasi tersebut lebih diperburuk dengan lemahnya kontrol masyarakat untuk mengawasi implementasi dari UU Nomor 9 Tahun 1995 yang mewajibkan pemerintah memberikan peluang usaha kepada usaha kecil, sehingga peluang yang diberikan kepada usaha kecil tidak sepenuhnya dapat dimanfaatkan oelh usaha kecil sebagaimana amanat UU tetapi justru dimanfaatkan oleh usaha besar dan menengah.

Dengan semakin besarnya tantangan usaha nasional ke depan berkaitan dengan liberalisasi perdagangan, serta berkembangnya demokratisasi yang lebih memungkinkan semua pelaku usaha mengembangkan usaha dan memanfaatkan peluang usaha, dan semakin efektifnya otonomi daerah sehingga perlu adanya visi setiap pemerintah daerah dalam memberdayakan usaha kecil yang lebih responsif kebutuhan pelaku usaha setempat, maka perlu reformulasi pendekatan pengaturan dalam sistem pengadaan.

Pengaturan untuk usaha kecil dalam pengadaan barang/jasa pemerintah perlu mencakup: pengaturan untuk memastikan adanya peluang usaha yang terukur dan dapat dimonitor oleh pemerintah dan masyarakat; pengaturan yang mendorong bertambahnya jumlah usaha kecil yang terlibat dalam pengadaan serta berkurangnya ekonomi biaya tinggi dalam pengadaan; pengaturan yang mendorong terbukanya akses dan persaingan usaha yang sehat dalam pengadaan; serta pengaturan yang memberi jaminan dan dorongan bagi terciptanya pengawasan masyarakat sehingga kebijakan pengadaan tepat sasaran.

LATAR BELAKANG

Usaha Kecil berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 1995

Dalam UU Nomor 9 Tahun 1995, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha yang :

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan

2. Milik Warga Negara Indonesia; dan

3. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menegah atau Usaha Besar; atau

4. Koperasi kecil yang mempunyai unit usaha jasa pemborongan, pengadaan barang atau jasa lainnya.

Pembuktian usaha kecil cukup dengan surat izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota setempat (Penjelasan Keppres 80/2003).

Mengacu kepada UU Nomor 9 Tahun 1995, maka terdapat kewajiban pemerintah untuk melibatkan usaha kecil dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, dan memberi landasan hukum bagi pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang memanfaatkan fasilitas yang diberikan kepada usaha kecil.

PEMBAHASAN

Kebijakan Umum

Dalam rangka mendorong usaha kecil, kebijakan umum pemerintah dalam pengadaan barang/jasa adalah (Pasal 4 Keppres):

1. meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa;

2. mengharuskan pengumuman secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa kecuali pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas.

Implementasi kebijakan menjadi tugas pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa dalam: menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat (Pasal 9 Keppres 80).

Pokok-pokok Pengaturan Terkait

1. Pencadangan paket pekerjaan yang hanya dilakukan oleh usaha kecil agar pekerjaan yang dapat dilakukan oleh usaha kecil tidak dikerjakan oleh usaha besar dan usaha menengah.

2. Pemaketan pekerjaan dan pengorganisasian pengadaan agar akses usaha kecil dapat diperbesar sesuai dengan kemampuan usahanya.

3. Penghapusan penggolongan usaha berdasarkan wilayah operasi, kualifikasi dan klasifikasi badan usaha usaha dengan maksud mendorong usaha kecil berkembang sesuai dengan kemampuan dan peluang usaha yang lebih besar tanpa dibatasi dengan wilayah, pembidangan dan pembagian berdasarkan kemampuan usaha.

4. Pengumuman secara luas pelaksanaan pengadaan dimaksudkan untuk memberi akses yang sama kepada semua pelaku usaha kecil setempat.

5. Penyederhanaan persyaratan penyedia untuk mempermudah keterlibatan usaha kecil.

6. Penghapusan sertifikasi badan usaha secara umum untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi pada sebagian besar pengadaan.

7. Kewajiban kemitraan dan subkontrak untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil.

8. Peningkatan kontrol masyarakat untuk menjamin kebijakan tepat sasaran.

Pasal-pasal untuk meningkatkan peran serta usaha kecil dalam pengadaan

Untuk meningkatkan peranserta usaha kecil dalam pengadaan dilakukan pengaturan untuk mencadangkan paket pekerjaan, koordinasi pemberdayaan, dan penyebaran informasi peluang usaha dalam pengadaan (Pasal 45 Keppres 80):

1. Dalam proses perencanaan dan penganggaran proyek/kegiatan, instansi pemerintah mengarahkan dan menetapkan besaran pengadaan barang/jasa untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil.

2. Departemen yang membidangi koperasi, pengusaha kecil, dan menengah mengkoordinasikan pemberdayaan usaha kecil termasuk koperasi kecil dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

3. Pimpinan instansi yang membidangi koperasi, pengusaha kecil dan menengah bersama instansi terkait di Propinsi/Kabupaten/Kota menyebarluaskan informasi mengenai peluang usaha kecil termasuk koperasi kecil mengenai rencana pengadaan barang/jasa pemerintah di wilayahnya dan menyusun Direktori Peluang Bagi Usaha Kecil termasuk koperasi kecil untuk disebarluaskan kepada usaha kecil termasuk koperasi kecil.

Untuk memudahkan pengawasan, maka ditetapkan adanya nilai paket pekerjaan yang dicadangkan untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil (Pasal 46 Keppres 80):

Nilai paket pekerjaan pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diperuntukkan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil termasuk koperasi kecil.

Pembinaan (Pasal 47 Keppres 80):

1. Instansi pemerintah wajib mensosialisasikan dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada semua pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansinya yang terkait agar Keputusan Presiden ini dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik dan benar.

2. Instansi pemerintah bertanggung jawab atas pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk kewajiban mengoptimalkan penggunaan produksi dalam negeri, perluasan kesempatan berusaha bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil.

3. Instansi pemerintah wajib mengumumkan secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa setiap awal pelaksanaan tahun anggaran.

4. Pemimpin instansi pemerintah wajib membebaskan segala bentuk pungutan biaya yang berkaitan dengan perijinan dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah kepada usaha kecil termasuk koperasi kecil.

Pengawasan (Pasal 48 Keppres 80)

· Pengguna barang/jasa wajib memberikan tanggapan/informasi mengenai pengadaan barang/jasa yang berada di dalam batas kewenangannya kepada peserta pengadaan/masyarakat yang mengajukan pengaduan atau yang memerlukan penjelasan.

· Kepada perusahaan non usaha kecil termasuk non koperasi kecil yang terbukti menyalahgunakan kesempatan dan/atau kemudahan yang diperuntukkan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil.

Ketentuan-ketentuan lain yang terkait

Persyaratan Penyedia Barang/Jasa yang ditetapkan oleh panitia pengadaan dalam dokumen pengadaan seringkali berlebihan, tidak relevan dan menimbulkan tambahan biaya untuk dapat memenuhinya, serta seringkali menjadi penghambat keikutsertaan yang luas dari para pelaku usaha termasuk usaha kecil.

Oleh karena itu, Keppres 80 Tahun 2003 mengatur persyaratan penyedia sbb: (Pasal 11 Keppres 80/2003)

1. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;

2. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;

3. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;

4. secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;

5. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan foto copy bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29;

6. dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

7. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;

8. tidak masuk dalam daftar hitam;

9. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos;

10. khusus untuk penyedia barang/jasa orang perseorangan persyaratannya sama dengan di atas kecuali huruf f.

Terpenuhinya persyaratan penyedia barang/jasa dinilai melalui proses prakualifikasi atau pascakualifikasi oleh panitia/pejabat pengadaan.

Prinsip-Prinsip Prakualifikasi dan Pascakualifikasi (Pasal 14):

1. Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi panitia/pejabat pengadaan dilarang menambah persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi di luar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Keputusan Presiden ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

2. Persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi yang ditetapkan harus merupakan persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar terwujud persaingan yang sehat secara luas.

3. Pengguna barang/jasa wajib menyederhanakan proses prakualifikasi dengan tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan melainkan cukup dengan formulir isian kualifikasi penyedia barang/jasa.

4. Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi panitia/pejabat pengadaan tidak boleh melarang, menghambat, dan membatasi keikutsertaan calon peserta pengadaan barang/jasa dari luar propinsi/kabupaten/kota lokasi pengadaan barang/jasa.

5. Departemen/Kementerian/Lembaga/TNI/Polri/Pemerintah Daerah/BI/ BHMN/ BUMN/BUMD dilarang melakukan prakualifikasi massal yang berlaku untuk pengadaan dalam kurun waktu tertentu.

Prinsip Penetapan Sistem Pengadaan (Pasal 16)

1. Dalam menyusun rencana dan penentuan paket pengadaan, pengguna barang/jasa bersama dengan panitia, wajib memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan bagi usaha kecil, koperasi kecil, dan masyarakat.

2. Dalam menetapkan sistem pengadaan, pengguna barang/ jasa:

· Wajib menyediakan sebanyak-banyaknya paket pengadaan untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, kualitas, dan kemampuan teknis usaha kecil;

· Dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah masing-masing;

· Dilarang menyatukan beberapa paket pekerjaan yang menurut sifat pekerjaan dan besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil termasuk koperasi kecil;

· Dilarang menetapkan kriteria dan persyaratan pengadaan yang diskriminatif dan tidak obyektif.

Pembayaran Uang Muka dan Prestasi Pekerjaan (Pasal 33):

Uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang/jasa usaha kecil setinggi-tingginya 30% (tiga puluh per seratus) dari nilai kontrak.

Kewajiban setiap instansi (Pasal 40):

1. Instansi pemerintah wajib :

a. memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional dalam pengadaan barang/jasa;

b. memaksimalkan penggunaan penyedia barang/jasa nasional;

c. memaksimalkan penyediaan paket-paket pekerjaan untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil serta kelompok masyarakat.

2. Kewajiban instansi pemerintah sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilakukan pada setiap tahapan pengadaan barang/jasa mulai dari persiapan sampai dengan penyelesaian perjanjian/kontrak.

Kewajiban kerjasama (Kemitraan dan Subkontrak) :(Pasal 42)

Perusahaan asing yang melaksanakan pekerjaan tersebut pada ayat (1) harus melakukan kerjasama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, subkontrak, dan lain-lain, apabila ada perusahaan nasional yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.

KESIMPULAN

Pokok-pokok pengaturan Keppres 80 Tahun 2003 menjabarkan amanat UU tersebut meliputi:

1. Setiap instansi diwajibkan untuk mencadangkan paket pekerjaan yang hanya akan dilelangkan diantara usaha kecil. Salah satu ukurannya adalah paket pekerjaan dengan nilai sampai dengan Rp. 1 milyar. Di sini, apabila suatu instasi memiliki paket dengan nilai dibawah Rp. 1 milar, instansi yang bersangkutan harus menilai apakah paket pekerjaan tersebut mampu dilaksanakan oleh usaha kecil sehingga dapat dicadangkan untuk usaha kecil. Walaupun demikian, dalam banyak hal, memang tidak selalu paket di bawah Rp. 1 milyar dapat dilaksanakan oleh usaha kecil.

2. Perencanaan pemaketan pekerjaan (termasuk didorongnya pemecahan paket pekerjaan) perlu memberi peluang usaha sehingga memungkinkan akses usaha kecil dapat diperbesar sesuai dengan kemampuan usahanya.

3. Dilarangnya pembatasan wilayah operasi serta tidak dikenalnya klasifikasi badan usaha usaha dengan maksud mendorong usaha kecil berkembang sesuai dengan kemampuan dan peluang usaha yang lebih besar tanpa dibatasi dengan wilayah.

4. Kewajiban mengumumkan secara luas rencana maupun pelaksanaan pengadaan yang dimaksudkan untuk memberi akses yang sama kepada semua pelaku usaha kecil.

5. Disederhanakannya persyaratan usaha kecil dalam mengikuti pelalangan untuk mempermudah keterlibatan usaha kecil.

6. Dihapuskannya kewajiban sertifikat badan usaha secara umum untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi dan mendorong persaingan usaha. Dengan pendekatan tersebut, pengelola pengadaan memang diminta untuk sedikit bertambah kerepotannya, namun kerepotan tersebut adalah bagian dari upaya kita untuk menumbuhkan usaha kecil yang kompetitif dan memeratakan kesempatan usaha melalui pengadaan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: